Beranda > Fiskal LN, NPWP > NPWP Keluarga

NPWP Keluarga

Banyak yang belum paham jika keluarga dalam peraturan perpajakan kita khususnya UU PPh 1984 memandang sebagai satu entitas, keluarga sebagai satu kesatuan yang utuh. Karena itu, jika ada istri yang pisah harta dengan suami maka harus dibuktikan dengan akta notaris. Dan karena pisah harta, maka NPWP antara suami dengan istri juga terpisah. Tetapi, jika tidak ada keinginan dan bukti akta notaris maka keluarga: suami, istri, anak dan tanggungan lainnya, merupakan satu entitas.

Surat Edaran Dirjen Pajak No. SE-83/PJ/2008 secara tegas menyebutkan sebagai berikut :

Dalam rangka meningkatkan tertib administrasi dalam pemberian NPWP kepada
anggota keluarga sebagai satu kesatuan ekonomis …

Karena itu, pada dasarnya satu keluarga satu NPWP. Berkaitan dengan Fiskal Luar Negeri yang membebaskan pembayaran Fiskal bagi pemilik NPWP maka mungkin ada anggota keluarga yang tidak “memiliki NPWP” pergi ke luar negeri dengan kepentingan tertentu. Maka anggota keluarga tersebut sebenarnya harus bebas jika kepala keluarga memiliki NPWP. Nah, dalam rangka kepastian maka dimungkinkan anggota keluarga memiliki “NPWP cabang”. Kenapa disebut NPWP cabang? Karena dua belas digit pertama sama satu keluarga. Sedangkan tiga digit terakhir masing-masing anggota keluarga berbeda. Dan memang tiga digit terkahir di NPWP diperuntukkan bagi cabang.

Berdasarkan Pasal 1 angka 4 Peraturan Dirjen Pajak No. PER-51/PJ/5008

Anggota Keluarga adalah isteri, keluarga sedarah dan semenda dalam garis keturunan lurus serta anak angkat yang menjadi tanggungan sepenuhnya Penanggung Biaya Hidup dan diakui oleh Penanggung Biaya Hidup berdasarkan hukum yang berlaku.

Dimana anggota keluarga bisa memperoleh NPWP? Anggota keluarga dapat mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP ke KPP dimana Penanggung Biaya Hidup [kepala keluarga] terdaftar. Lebih lengkap tentang tata cara memperoleh NPWP bagi anggota keluarga, silakan koleksi Surat Edaran No. SE-83/PJ/2008

salaam

About these ads
Kategori:Fiskal LN, NPWP
  1. Anonymous
    12 Januari 2009 pukul 08:08

    Mas …Kalau aku punya NPWP (aktife) karena bekerja sedangkan suamiku buka warung kecil2an dan ga bayar pajak (walaupun pernah dikirimi no.NPWP)dan bulan depan kita dapet free tiket ke luar negeri ber2 bagaimana ya …

  2. raden.suparman
    13 Januari 2009 pukul 05:55

    Kalau sudah punya NPWP ya tinggal diteruskan. Kecuali jika “ibu” mau digabungkan dengan NPWP suami, maka minta permohonan lagi ke KPP dengan NPWP atas nama suami.

  3. azka
    14 Januari 2009 pukul 02:24

    selamat pagi pak,bagaimana dengan orang pribadi yang berumur >21 tahun maupun orang cacat yang masih menjadi tanggungan?apakah mereka dibebaskan fiskal luar negeri bila going abroad?atau sebaiknya mereka memiliki NPWP?padahal mereka sama sekali belum mendapatkan income.salam

  4. raden suparman
    16 Januari 2009 pukul 02:20

    Jika memang masih tanggungan dengan dibuktikan surat pernyataan dari yang menanggung maka bisa bebas fiskal. Untuk mendapat bebas fiskal bisa minta SURAT KETERANGAN dari KPP. Jika mau berangkan via bandara Sukarno Hatta, bisa minta ke KPP Madya Jakarta Timur.

  5. Anonymous
    21 Januari 2009 pukul 13:25

    Mas..Untuk masalah tanggungan, maksimal berapa yang bisa ditanggung apakah dipersamakan dengan tanggungan dalam PTKP? Dan apakah nama-nama tersebut harus tercantum dalam kartu keluarga?Terima kasih Mas

  6. raden suparman
    22 Januari 2009 pukul 18:28

    “NPWP keluarga” adalah NPWP bagi tertanggung. Memang di PTKP maksimal 3 orang tetapi tertanggung tidak ada batasnya. Tertanggung boleh tidak satu kartu keluarga asal adal SURAT PERNYATAAN dari penanggung.

  7. Anonymous
    4 Februari 2009 pukul 15:12

    Mas, bisa dibantu draft surat tanggungan buat orang tua yg sudah tidak berpenghasilan dan ditanggung oleh anaknya yg sudah ber NPWP?Terima kasih buat bantuannya bila bisa dikirim ke email sy aloysius_kk@yahoo.com.Terima kasih

  8. Anonymous
    26 Februari 2009 pukul 02:29

    misal suami memmbuat NPWP sebelum menikah.. apa setelah menikah NPWP suami otomatis berlaku untuk istri?bagaimana kalau pergi keluar negri? sedangkan belum ada kartu keluarga… apa bisa dengan akte nikah?

  9. giantara
    16 Maret 2009 pukul 08:51

    Mas, dibantu juga kirim draft surat tanggungan buat orang tua yg sudah tidak berpenghasilan dan ditanggung oleh anaknya yg sudah ber NPWP?ke giantara77@yahoo.co.id

  10. dazzled
    29 Juli 2009 pukul 09:39

    Mas, apa 1 NPWP untuk 1 keluarga (suami en istri 1 NPWP krn tidak pisah harta) menjadi tidak relevan dgn ada peraturan baru (?) akhir2 ini? dgr2 ada pemberlakuan NPWP keluarga. apa ini wajib? makasih.

  11. Anonymous
    9 Oktober 2009 pukul 04:37

    Mas, kakak saya punya NPWP. kami sekeluarga berencana mo ke singapura. Apakah saya dan ibu saya bisa mendapatkan bebas fiskal?
    Trimakasih :)

  12. 29 April 2010 pukul 11:43

    Mas, dibantu juga kirim draft surat pernyataan tanggungan buat orang tua yg sudah tidak berpenghasilan dan ditanggung oleh anaknya yg sudah ber NPWP?ke jenal.arifin@gmail.comTerima kasih banyak.

  13. 29 April 2010 pukul 11:44

    Mas, dibantu juga kirim draft surat pernyataan tanggungan buat orang tua yg sudah tidak berpenghasilan dan ditanggung oleh anaknya yg sudah ber NPWP?ke jenal.arifin@gmail.comTerima kasih banyak.

  14. 10 Juni 2011 pukul 05:06

    >Saya punya NPWP dan masih aktif krn saya masih menerima gaji dr perusahaan tempat saya bekerja. Suami saya belum memiliki NPWP, dan oleh perusahaan tempat suami saya bekerja, dia dimintakan untuk memberikan no. NPWP-nya.Apakah NPWP saya bisa diberikan untuk keperluan PPh suami????

  15. 10 Juni 2011 pukul 09:28

    >Karena suami belum memiliki NPWP maka menurut saya lebih baik (lebih simple) jika NPWP istri yang sudah ada dijadikan NPWP keluarga.PPh kita menganut keluarga sebagai satu entitas sehingga hanya ada satu NPWP. Jika istri dan suami sudah punya maka salah satu harus dinon-aktifkan. Jika salah satu sudah punya maka yang ada itu dijadikan NPWP Keluarga. Memang suami kelaziman di Indonesia dianggap sebagai kepala keluarga. Jika diperusahaan setingkat presiden direktur. Karena itu, NPWP suami biasanya selalu yang dipertahankan atau atas nama suami. Tetapi jika atas nama istri juga tidak ada larangan.

  1. No trackbacks yet.

Berikan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.

%d blogger menyukai ini: