Arsip

Archive for Januari, 2010

Multimedia Super Corridor

Sebenarnya, saya sendiri tidak tahu apa yang dimaksud "Multimedia Super Corridor". Istilah ini yang saya dengar justru sering dipergunakan di Malaysia dalam rangka cybercity. Dari situ terasosiasi jika yang dimaksud Multimedia Super Corridor adalah semacam jalan bebas hambatan bagi lalulintas data internet.
 
Direktur Jenderal Pajak, Mochamad Tjiptardjo, melalui surat S-38/PJ/2010 telah memberitahukan bahwa DJP mulai Maret 2010 akan menggunakan sistem aplikasi Multimedia Super Corridor. Dalam surat tersebut dijelaskan bahwa Multimedia Super Corridor adalah sistem aplikasi yang diperuntukkan dalam rangka melakukan perekaman, pengolahan, pertukaran, pemanfaatan, dan monitoring data yang bersumber dari data-data pihak ke-3, melalui intranet DJP.
 
Sebenarnya, data pihak ke-3 bagi DJP sudah lama dimanfaatkan. Hanya, selama ini pemanfaatan data tersebut masih manual. Misalnya, kantor pajak tertentu akan menggali potensi pajak dari orang-orang kaya setempat. Bisa kepala kantor tersebut kemudian meminta data ke PLN untuk meminta daftar pembayar listrik terbesar atau ke PT Telkom untuk data pembayar telepon terbesar [dengan memasyarakatnya handphone maka data PT Telkom kurang diandalkan]. Atau meminta data dari Dinas Pertambangan setempat untuk meminta data produksi galian.
 
Seingat saya, sekitar tahun 2004 DJP telah mempersiapkan bank data. Semua data dari pihak ke-3 direkam dalam satu kumputer kemudian dimanfaatkan oleh DJP. Salah satu manfaat dari bank data waktu itu adalah banyaknya intruksi pemeriksaan berdasarkan data kontrak atau pemenang tender pemerintah [data dari Bapenas]. Sebenarnya bank data lebih luas lagi.
 
Mungkin bank data ini sekarang diaplikasikan dalam Multimedia Super Corridor. Dengan aplikasi yang berbasis web, maka setiap kantor pajak bisa memanfaatkan penggalian potensi pajak dengan menggabungkan informasi kependudukan, nomor mobil, luas rumah berdasarkan PBB, data IMB dan sebagainya.
 
Tentu ini langkah awal yang menggembirkan bagi kantor pajak. Berdasarkan data-data pihak ketiga, kantor pajak bisa melakukan himbauan kepada Wajib Pajak untuk membetulkan SPT yang dilapor. Atau jika himbauan tersebut dirasa kurang "greget" bisa jadi langkah selanjutnya adalah melakukan pemeriksaan pajak.
 
Ya … kita siap-siap saja menerima surat himbauan dari kantor pajak jika ada properti yang belum dilaporkan dalam SPT hehehehe …
 
 
 
[warning! gambar diatas hanya sekedar ilustrasi]
 
 
 
 
 
 
Kategori:DJP

Biaya Promosi

25 Januari 2010 2 komentar
Sejak tanggal 1 Januari 2010 berlaku ketentuan baru tentang Biaya Promosi. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan No. 2/PMK.03/2010 bahwa:

Besarnya Biaya Promosi yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto merupakan akumulasi dari jumlah:

a. biaya periklanan di media elektronik, media cetak, dan/ atau media lainnya;

b. biaya pameran produk;

c. biaya pengenalan produk baru; dan/atau

d. biaya spansorship yang berkaitan dengan promosi produk.


Tidak termasuk Biaya Promosi adaIah:

a. Pemberian imbaIan berupa uang dan/atau fasilitas dengan nama dan dalam bentuk apapun, kepada pihak lain yang tidak berkaitan langsung dengan penyelenggaraan kegiatan promosi.


b. Biaya Promosi untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan yang bukan merupakan objek pajak dan yang telah dikenai pajak bersifat final .


Perubahan ketentuan tentang Biaya Promosi dilakukan dalam rangka memberikan kepastian hukum dan memberikan kesamaan perlakuan bagi Wajib Pajak. Begitulah menurut bagian “Menimbang” peraturan menteri keuangan ini. Tapi saya kira alasan terakhir yang lebih mendekati kenyataan hehehe.


Peraturan Menteri Keuangan No. 2/PMK.03/2010 ini mengatur pos-pos Biaya Promosi dan mengatur pengeluaran yang tidak termasuk Biaya Promosi. Bagaimana jika ada pengeluaran perusahaan yang menurut kita termasuk Biaya Promosi tapi tidak termasuk di pos biaya diatas? Kalau menurut saya, selama tidak masuk ke “tidak termasuk” maka termasuk Biaya Promosi.


Sebenarnya pengeluaran untuk :

[1] mendapatkan penghasilan yang bukan objek PPh, atau

[2] mendapatkan penghasilan yang PPh-nya bersifat final,

tidak dapat dapat dibiayakan secara fiskal, apapun nama atau pos biaya tersebut!


Oh ya, Biaya Promosi menurut Peraturan Menteri Keuangan No. 2/PMK.03/2010 :

Biaya Promosi adalah bagian dari biaya penjualan yang dikeluarkan oleh Wajib Pajak dalam rangka memperkenalkan dan/atau menganjurkan pemakaian suatu produk baik langsung maupun tidak langsung untuk mempertahankan dan/atau meningkatkan penjualan.

Kategori:Biaya

Penghasilan Dana Pensiun

25 Januari 2010 5 komentar

Untuk kepentingan kesejahteraan pegawai di saat pensiun, beberapa pemberi kerja banyak mendirikan lembaga Dana Pensiun. Lembaga ini berbeda dengan perusahaan asuransi. Iuran yang dipotong dari gaji yang kita terima atau iuran yang dibayar oleh pekerja dikurangkan dari penghasilan objek PPh Pasal 21. Ini artinya, pada saat gajian, bagian penghasilan kita disisihkan dari pengenaan Pajak Penghasilan [PPh].


Penghasilan yang kita sisihkan untuk hari-hari pensiun tersebut akan dikenakan pada saat dibayarkan pensiunan. Dari segi waktu, artinya ada penangguhan waktu pengenaan PPh. Tetapi selain itu, Dana Pensiun yang telah mendapat persetujuan dari Menteri Keuangan [artinya dianggap sebagai Dana Pensiun legal] dapat fasilitas lain. Yaitu, investasi yang dilakukan oleh Dana Pensiun dari dana / iuran yang diterim pekerja dikecualikan sebagai objek PPh. Ini artinya, sebagian penghasilan yang kita sisihkan akan berkembang tanpa dipotong PPh terlebih dahulu.


Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan No. 234/PMK.03/2009 bahwa :

Penghasilan yang diterima atau diperoleh dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan Menteri Keuangan dari penanaman modal berupa:

a. bunga, diskonto, dan imbalan dari deposito, sertifikat deposito, dan tabungan, pada bank di Indonesia yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah, serta Sertifikat Bank Indonesia;


b. bunga, diskonto, dan imbalan dari obligasi, obligasi syariah (sukuk), Surat Berharga Syariah Negara, dan Surat Perbendaharaan Negara, yang diperdagangkan dan / atau dilaporkan perdagangannya pada bursa efek di Indonesia; atau


c. dividen dari saham pada perseroan terbatas yang tercatat pada bursa efek di Indonesia,

dikecualikan dari objek Pajak Penghasilan.


Peraturan menteri keuangan [PMK] ini berdasarkan Pasal 4 ayat (3) huruf h UU PPh 1984. Sengaja saya memberi alur dana sebelum ke hasil investasi. Jika kita baca PMK saja maka kita bisa menduga bahwa semua yang disebutkan diatas akan dikecualikan dari objek PPh. Padahal tidak! Hasil investasi yang dilakukan oleh Dana Pensiun yang dikecualikan hanya yang berasal dari iuran pekerja.


Bisa jadi Dana Pensiun menerima titipan dari seorang milyarder yang menyimpan uangnya. Uang titipan seperti ini jelas bukan iuran pensiun. Karena itu, walaupun investasi diterima oleh Dana Pensiun tetapi karena dana bukan dari iuran maka tetap merupakan objek PPh!


Kategori:Bukan Objek PPh

Pencetakan SPPT

20 Januari 2010 3 komentar

Bulan Januari adalah bulan sibuk bagi KPP Pratama untuk mencetak SPPT PBB [surat pemberitahuan pajak terutang pajak bumi dan bangunan]. Saya tidak tahu persis pengadaan formulir SPPT, tetapi tidak setiap KPP melakukan tender untuk membuat formulir SPPT. Setahu saya, KPP Pratama hanya di drop.

Satu lembar SPPT untuk satu objek pajak. Tidak heran jika jumlah objek PBB lebih banyak daripada Wajib Pajak itu sendiri. Untuk satu KPP Pratama, bisa jadi jumlah objek PBB mencapai jutaan.

Dampak dari banyaknya objek PBB adalah kesibukan pencetakan SPPT dan mendistribusikan kepada Wajib Pajak. Untuk pencetakan form SPPT, DJP telah memiliki printer khusus untuk mencetak SPPT dan STTS. Foto diatas adalah salah satu contoh mesin printer untuk mengisi formulir SPPT. Sekaligus terlihat tumpukan SPPT yang belum didistribusikan. Baru ditumpuk-tumpuk. Sebenarnya ada beberapa tumpukan yang tidak terfoto.

Oh ya, sebelum didistribusikan, SPPT yang jumlahnya “bejibun” tersebut tentu harus ditanda tangan dan di stempel kantor. Bisa dibayangkan kelar berapa minggu jika ditandatangan secara manual. Karena itu, banyak juga SPPT yang menggunakan tanda tangan stempel. Sebenarnya, demi keamanan, tanda tangan stempel tidak baik. Tapi gimana?

Satu hal lagi, formulir SPPT yang masih kosong tidak boleh beredar di luar KPP. Dokumen itu hanya boleh ada di kantor pajak. Kalau ada beredar, boleh jadi palsu.

salaam

Kategori:DJP, PBB

Barang Yang Tidak Dikenai PPN

20 Januari 2010 7 komentar

Menurut teori hukum, penjelasan undang-undang sebenarnya penafsiran resmi pembuat undang-undang. Karena itu, penjelasan undang-undang tidak mengikat seperti batang tubuh undang-undang. Tetapi di undang-undang perpajakan, penjelasan sering menjadi acuan peraturan yang mengikat.

 

Bisa jadi memori penjelasan undang-undang akan menjadi peraturan pemerintah, atau peraturan menteri keuangan, atau peraturan dirjen pajak. Kalau sudah begitu, jadinya tetap mengikat.

 

Sebagai contoh : Pasal 4A ayat (2) huruf b UU PPN sebenarnya tidak mengalami perubahan kata “barang-barang” menjadi “barang”. Tetapi sebenarnya ada perluasan jenis barang yang tidak dikenai PPN. Silakan perhatikan perubahan berikut :

 

Sebelumnya [UU No. 18 Tahun 2000] :

Yang dimaksud dengan kebutuhan pokok dalam ayat ini adalah beras dan gabah, jagung, sagu, kedelai, garam baik yang berjodium maupun yang tidak berjodium.

 

Perubahan [UU No. 42 Tahun 2009] :

Barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan oleh rakyat banyak meliputi:

[a.] beras;

 

[b.] gabah;

 

[c.] jagung;

 

[d.] sagu;

 

[e.] kedelai;

 

[f.] garam, baik yang beryodium maupun yang tidak beryodium;

 

[g.] daging, yaitu daging segar yang tanpa diolah, tetapi telah melalui proses disembelih, dikuliti, dipotong, didinginkan, dibekukan, dikemas atau tidak dikemas, digarami, dikapur, diasamkan, diawetkan dengan cara lain, dan/atau direbus;

 

[h.] telur, yaitu telur yang tidak diolah, termasuk telur yang dibersihkan, diasinkan, atau dikemas;

 

[i.] susu, yaitu susu perah baik yang telah melalui proses didinginkan maupun dipanaskan, tidak mengandung tambahan gula atau bahan lainnya, dan/atau dikemas atau tidak dikemas;

 

[j.] buah-buahan, yaitu buah-buahan segar yang dipetik, baik yang telah melalui proses dicuci, disortasi, dikupas, dipotong, diiris, di-grading, dan/atau dikemas atau tidak dikemas; dan

 

[k.] sayur-sayuran, yaitu sayuran segar yang dipetik, dicuci, ditiriskan, dan/atau disimpan pada suhu rendah, termasuk sayuran segar yang dicacah.

 

Saya kira tidak lama lagi uraian diatas akan dituangkan dalam peraturan pemerintah. Kita tunggu saja.

 

salaam

 

Kategori:Objek PPN

Materai Tempel Desain 2009

20 Januari 2010 3 komentar

Perbedaan sekuriti materai tempel Desain 2009 :
[a.] Desain baru tidak memakai hologram;
[b.] Desain baru memakai 17 Digit Nomor seri;
[c.] Desain baru memiliki colour shifting (perubahan warna) bila di gerak-gerakkan; dan
[d.] Desain baru memiliki tinta taggant yang akan berbunyi bila diperiksa dengan alat khusus.
Materai tempel desain sebelumnya [2002 dan 2005] masih dapat dipergunakan sampai dengan tanggal 31 Maret 2010.
Dasar : Peraturan Menteri Keuangan Nomor 55/PMK.03/2009 tentang Bentuk, Ukuran, dan Warna Benda Meterai tanggal 27 Maret 2009
Kategori:Materai

Dampak Kasus Century

Kemarin pagi, saya mengunjungi salah satu KPP Pratama. Dalam struktur DJP, KPP Pratama sebenarnya kantor pajak yang paling komplek. Semua pajak ada di KPP Pratama. KPP Wajib Pajak Besar atau KPP PMA memang sangat besar jika dilihat dari penerimaan. Tetapi mereka tidak menangani PBB dan BPHTB. Selain itu, kantor pajak yang menangani Wajib Pajak “intelek” cenderung lebih mengerti masalah pajak.
Sedangkan KPP Pratama akan melayani semua jenis pajak dan semua lapisan masyarakat. Baik masyarakat yang sudah mengerti tentang pajak maupun masyarakat awam. Masih mending jika masyarakat awam mau menerima penjelasan petugas. Tetapi sebagian kecil ada yang tidak mau menerima penjelasan petugas. Biasanya yang disebutkan terakhir sering disebut “orang awam tapi merasa pinter”. Repot!
Salah satu ciri orang awam yang merasa pinter adalah Wajib Pajak yang mengaitkan korupsi dengan pembayaran pajak. “Untuk apa bayar pajak kalau untuk dikorupsi?” Demikian pola pikir mereka!
Ini juga yang dikeluhkan oleh KPP Pratama yang kemarin saya kunjungi. Kepala kantornya “sedikit” mengeluh dengan adanya pemberitaan kasus Bank Century. Selalu ada saja yang mempertanyakan, “Untuk apa bayar pajak kalau para pejabatnya korup?”
Padahal kalau “kita-kita” mah selalu memisahkan antara kewajiban perpajakan dengan korupsi. Korupsi jelas merupakan tindakan pidana. Bahkan di Republik ini para pembuat undang-undang telah setuju jika korupsi dianggap kejahatan luar biasa sehingga perlu dibuat lembaga khusus pemberantasan korupsi, yaitu KPK.
Sedangkan kewajiban pembayaran pajak adalah kewajiban sebagai warga negara. DJP bahkan selalu mengkampanyekan bahwa pajak yang dibayar oleh Wajib Pajak dipergunakan untuk membayar public goods dan public services. Contohnya : prasarana jalan umum, gedung-gedung pemerintahan, sekolah-sekolah negeri, taman kota, biaya penyelenggaraan negara termasuk membayar gaji dan operasional tentara & polisi & PNS, membayar gaji guru, pendidikan dasar gratis, kesehatan gratis bagi orang miskin dan lain-lain.
Saya kira, DJP harus lebih gencar lagi beriklan di media supaya masyarakat lebih “terdidik”. Ini tugas berat Humas DJP.
Salaam
Kategori:DJP
Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.