Beranda > PPh Pasal 21 > Formula Menghitung PPh Pasal 21

Formula Menghitung PPh Pasal 21

PPh Pasal 21 adalah salah satu pajak penghasilan yang memiliki banyak rumus berdasarkan profesi, keadaan, dan jenis penghasilan. Formula-formula dibawah ini, mudah-mudahan, dapat membantu cara menghitung PPh Pasal 21 terutang.

Tetapi sebelum ke formula, saya jelaskan dulu singkatan yang digunakan :
PB = penghasilan bruto, total semua penghasilan yang diterima.
BJ = biaya jabatan, 5% dari penghasilan tetapi maksimal Rp. 108 ribu per bulan.
BP = biaya pensiun, 5% dari pensiunan tetapi maksimal Rp. 36 ribu per bulan.
IP = iuran pensiun, sesuai yang dibayarkan ke Dana Pensiun.
Tarif Pasal 17 = tarif progresif berdasarkan Pasal 17 UU PPh 1984

Penghasilan Teratur yang diterima oleh Pegawai Tetap
(PB – (BJ + IP) – PTKP) x Tarif Pasal 17

Upah yang Diterima oleh Tenaga Harian Lepas di atas Rp. 110.000/hari tetapi tidak lebih dari Rp. 1.100.000/bulan
(PB – Rp. 110.000) x 5%

Upah yang Diterima oleh Tenaga Harian Lepas tidak lebih dari Rp. 110.000/hari namun lebih dari Rp. 1.100.000/bulan
(PB – PTKP sebenarnya) x 5%

Rabat/Komisi Penjualan yang diterima oleh Distributor MLM/Direct Selling dan kegiatan sejenis [dihitung per bulan]
(PB – PTKP) x Tarif Pasal 17

Uang Tebusan Pensiun, Uang THT atau JHT, Uang Pesangon [ FINAL ]
Rp. 25 juta s.d Rp. 50 juta = PB x 5%
Rp. 50 juta s.d Rp. 100 juta = PB x 10%
Rp. 100 juta s.d Rp. 200 juta = PB x 15%
Diatas Rp. 200 juta = PB x 25%

Jasa Produksi, Tantiem, Gratifikasi, Bonus yang diterima Mantan Pegawai
PB x Tarif Pasal 17

Honorarium yang diterima Dewan Komisaris/Pengawas yang bukan pegawai tetap pada perusahaan yang sama
PB x Tarif Pasal 17

Uang Pensiun Bulanan yang diterima pensiunan
((PB – BP) – PTKP) x Tarif Pasal 17

Penarikan dana pada Dana Pensiun oleh Pensiunan
PB x Tarif Pasal 17

Honorarium dan Pembayaran Lain yang diterima oleh Tenaga Ahli (Pengacara, Akuntan, Arsitek, Dokter, Konsultan, Notaris, Penilai, dan Aktuaris) sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan, jasa dan kegiatan
PB x 7,5%

Honorarium yang diterima oleh Pegawai Tidak Tetap, Pemagang, Calon Pegawai
(PB – PTKP) x Tarif Pasal 17

Honorarium dan pembayaran lain yang diterima oleh Tenaga Lepas (Seniman, Olahragawan, Penceramah, Pemberi Jasa, Pengelola Proyek, Peserta Perlombaan, PDL Asuransi, dll)
PB x Tarif Pasal 17

Penghasilan dari pekerjaan, jasa, dan kegiatan yang diterima oleh Tenaga Asing (Expatriate) yang telah berstatus sebagai WPDN
((PB – (BJ + IP) – PTKP) x Tarif Pasal 17

Penghasilan dari pekerjaan yang diterima oleh Tenaga Asing (Expatriate) yang bekerja pada Perusahaan Pengeboran Migas [penghasilan per bulan]:
a. General Manager = US$ 11.275 x Tarif Pasal 17
b. Manager = US$ 9.350 x Tarif Pasal 17
c. Supervisor/Tool Pusher = US$ 5.830 x Tarif Pasal 17
d. Assisten Supervisor/Tool Pusher = US$ 4.510 x Tarif Pasal 17
e. Crew Lainnya = US$ 3.245 x Tarif Pasal 17

Kategori:PPh Pasal 21
  1. Anonymous
    24 Agustus 2008 pukul 15:17

    Pa Raden yth..Saya adalah pemerhati dibidang ekonomi dan perpajakan;ada beberapa masalah yang saya mohon Bpak dapat membantunya :1. apa sih yg dimaksud “dihitung secara jabatan?”2. apa sih yg dimaksud “metode gross up” dlm menghitung PPh terutang?3. Dikarenakan pa Raden adlh PPNS, mohon kiranya ada artikel khusus mengenai FAKTUR FIKTIF dan segala macam model-seluk beluknya kemudian pembaca diajak utk menyelami bagaimana pola pikir-modus-tujuan para “penjahat” tersebut dlam mengobrak-abrik uang dengan cara seperti itu. 4. terkait dengan nomer 3, bagaimana seharusnya sistem perpajakan Indonesia memperbaiki dirinya kembali agar tidak terulang lagi kasus-kasus serupa dimasa mendatang.5. Terima kasih atas perhatian dan bantuan jawabannya.Dean’s

  2. Anonymous
    7 September 2008 pukul 16:47

    saya mahasiswa Profesi Akuntan pak..mau bertanya tentang, bagaimana contoh perhitungan untuk PPh BUT??sebelum nya terima kasih ya pak ya

  3. raden suparman
    8 September 2008 pukul 20:49

    Tentang BUT mungkin akan dibahas dipostingan berikutnya. Terima kasih.

  4. Anonymous
    14 September 2008 pukul 07:18

    Bagaimana nih pa Raden, 4 pertanyaan saya di atas ko belum ditanggap2i nih..kemana saya harus mencari solusinya?

  5. raden.suparman
    19 September 2008 pukul 03:38

    Ok deh 😀1. Dihitung secara jabatan artinya yang menghitung pejabat pajak yang berwenang, seperti pejabat fungsional pemeriksa pajak. Sesuai dengan namanya, secara jabatan maka penghitungan menjadi official assesment.2. Gross-up itu menghitung pajak termasuk pajak. Misal PPh tarifnya 15%. Kita bayar ke orang Rp.100 neto. Dengan gross-up biaya kita bukan Rp.100 tapi dibagi (100-15)% = Rp.117 dan PPh yang kita [potong] bayar 15% x 117 = Rp.173. Faktur pajak fiktif merupakan istilah DJP. Di pengadilan ternyata dipertanyakan kata-kata “fiktif”. Karena itu, di UU KUP terbaru disebut Faktur Pajak Bermasalah. Tetapi maksudnya sih faktur pajak yang diterbitkan tidak berdasarkan transaksi sebenarnya. Prakteknya, penerbit menjual faktur pajak [bukan BKP atau JKP]. Jual beli faktur pajak ini biasanya bertarif 3% dari nilai PPN di faktur.4. Kedepan akan lebih baik dengan system di DJP. Pertama, penerbit faktur pajak bermasalah pasti akan dibawa ke pengadilan. Fungsi penyidikan sekarang lebih digiatkan dengan adanya Dit IntelDik dan PPNS di tiap Kanwil. Kedua, aplikasi komputer di internal DJP selalu dikembangkan. Karena itu ke depan praktek jual beli faktur pajak akan mudah terdeteksi.

  6. La Tahzan
    13 Januari 2009 pukul 12:42

    Yth. Raden Suparman..Bicara mengenai PPh Pasal 21, erat kaitannya dengan tarif pada Pasal 17.Saya cukup dibuat bingung oleh contoh penghitungan PPh terutang, pada Penjelasan Pasal 17 UU No. 36 Tahun 2008 di bawah ini:***Pasal 17 (Penjelasan)Ayat (1) Huruf a Contoh penghitungan pajak yang terutang untuk Wajib Pajak orang pribadi: Jumlah Penghasilan Kena Pajak Rp 600.000.000,00. Pajak Penghasilan yang terutang: 5% x Rp 50.000.000,00 = Rp 2.500.000,00 15% x Rp 200.000.000,00 = Rp 30.000.000,00 25% x Rp 250.000.000,00 = Rp 62.500.000,00 30% x Rp 100.000.000,00 = Rp 30.000.000,00 (+) Rp 125.000.000,00 ***Mengapa PKP 600 juta harus dibagi dengan porsi lapisan masing-masing 50, 200, 250 dan sisanya 100 juta? Kebingungan saya tertuju pada lapisan 15% dengan angka 200 jutanya itu. Bukankah itu berarti mengurangi pajak? Apakah pada contoh tersebut berarti diharuskan membagi dengan maksimal 200 juta pada lapisan 15%? Saya kira tidak demikian, tetapi bagaimana menurut pendapat Anda?Bukankah seharusnya PKP 600 juta dibagi dengan porsi masing-masing lapisan 50, 50, 250 dan sisanya 250 juta? Tentu saja hasilnya akan berbeda dengan porsi ini.###Jumlah Penghasilan Kena Pajak Rp 600.000.000,00. Pajak Penghasilan yang terutang: 5% x Rp 50.000.000,00 = Rp 2.500.000,00 15% x Rp 50.000.000,00 = Rp 7.500.000,00 25% x Rp 250.000.000,00 = Rp 62.500.000,00 30% x Rp 250.000.000,00 = Rp 75.000.000,00 (+) Rp 147.500.000,00 ###Mengapa demikian? Karena saya membandingkan dengan contoh pada Penjelasan Pasal 17 UU No. 17 Tahun 2000. Dalam hal ini penghitungan tarif (menurut saya “selalu”) dihitung berdasarkan porsi minimal. Porsi minimal yang saya maksud disini merujuk pada angka terendah setiap lapisan tarif PPh Pasal 17 UU No. 17 Tahun 2000, yaitu 25, 25, 50, 100 dan sisanya.***Pasal 17 (Penjelasan)Ayat (1) Huruf a Contoh penghitungan pajak terutang untuk Wajib Pajak orang pribadi Jumlah Penghasilan Kena Pajak Rp 250.000.000,00 Pajak Penghasilan terutang: 5% x Rp 25.000.000,00 = Rp 1.250.000,00 10% x Rp 25.000.000,00 = Rp 2.500.000,00 15% x Rp 50.000.000,00 = Rp 7.500.000,00 25% x Rp 100.000.000,00 = Rp 25.000.000,00 35% x Rp 50.000.000,00 = Rp 17.500.000,00 (+) Rp 53.750.000,00 ***Jika PKP 600 juta, maka porsi masing-masing lapisan 25, 25, 50, 100, 400 juta.###Jumlah Penghasilan Kena Pajak Rp 600.000.000,00. Pajak Penghasilan yang terutang: 5% x Rp 25.000.000,00 = Rp 1.250.000,00 10% x Rp 25.000.000,00 = Rp 2.500.000,00 15% x Rp 50.000.000,00 = Rp 7.500.000,00 25% x Rp 100.000.000,00 = Rp 25.000.000,00 35% x Rp 400.000.000,00 = Rp 140.000.000,00 (+) Rp 176.250.000,00 ###Dikarenakan tidak ada contoh lain pada Penjelasan Pasal 17, bagi saya hal ini cukup janggal, sehingga tidak dapat saya simpulkan rumus bakunya.Saya kira kita semua setuju bahwa menghitung PPh tidak bisa seenaknya diakal-akali dengan gaya bebas.Saya sangat awam sekali mengenai perpajakan, mohon pencerahannya..Sebelumnya saya ucapkan terima kasih..Salam..

  7. raden suparman
    14 Januari 2009 pukul 09:46

    Saya kira La Tahzan keliru melihat lapisan di Pasal 17 UU No. 36/2008 karena “berpatokan” pada UU sebelum amandemen.Mulai 2009 lapisan tarif itu :s.d. Rp.50 jutaRp.250 jutaRp. 500 jutadiatas Rp.500 jutaKarena itu, penghasilan yang dikalikan dengan tarif adalah 50, 200, 250, dan diatas 500. Silakan jumlahkan 50 + 200 + 250 = 500. Pada contoh di penjelasan Pasal 17 sudah betul. Tarif 15% untuk 50jt s.d. 250jt.

  8. La Tahzan
    14 Januari 2009 pukul 21:01

    Kalau begitu, jika PKP 800 juta, maka jatah di lapisan:Pertama, maksimum hanya 50 juta;Kedua, maksimum hanya 200 juta (karena 250 juta dikurangi 50 juta yang sudah terhitung di lapisan pertama);Ketiga, maksimum hanya 250 juta (karena 500 dikurangi 250 juta yang sudah terhitung di kedua lapisan sebelumnya);Keempat, tinggal sisa 300 juta (karena PKP 800 juta dikurangi 500 juta yang sudah terhitung di ketiga lapisan sebelumnya).Ya, sekarang sudah jelas sekali logika penghitungannya..Terima kasih banyak Pak Raden.. 🙂Salam..

  9. raden.suparman
    16 Januari 2009 pukul 02:39

    Benar begitu.

  10. Anonymous
    17 Februari 2009 pukul 04:55

    Pa Raden yth..setelah saya membaca formula penghitungan pph psl 21 diatas kok sepertinya memanjakan pegawai tetap ya? padahal kalau dilihat kenyataannya di masyarakat berapa banyak kah orang yang bekerja sebagai pegawai tetap ? apalagi kalau istilah pegawai tetap disempitkan lagi menjadi pns,tentara,polisi. sedangkan kegiatan ekonomi di sini lebih banyak di lakukan oleh sektor informal, swasta,pedagang kecil/menengah yang bagi mereka adalah bagaimana memperoleh penghasilan untuk dapat digunakan dalam pemenuhan hidup sehari-hari. kenapa formula perhitungan tidak disederhanakan saja misalnya : penghasilan setahun – ptkp x tarif, dan berlaku bagi semua orang tanpa kecuali dan itu juga lebih sesuai dengan formula penghitungan zakat yang lebih mudah dan sederhana. bukankah kita juga menganut azas penghitungan sendiri (self assesment) dalam menghitung berapa pajak yang harus dibayar? jadi yang lebih penting adalah substansinya yaitu keadilan dalam urusan perpajakan. demikian pertanyaan saya yang awam ini.terima kasih. wassalam

  11. Anonymous
    2 Agustus 2009 pukul 15:45

    Pak Raden, saya boleh tau bagaimana menghitung pajak karyawan asing ya (yang di atas 183 hari, alias kena PPh21, bukan PPh26).
    Misalnya, dia masuk 01 Mei 2009, kemudian kembali ke negaranya 30 April 2010.
    Selama ini, saya tahunya, kalau karyawan asing, penghasilannya selalu di-12-kan, jadi tidak 8 bulan untuk kasus tahun 2008. Jadi poin 14 dan 16 di 1721A1 tidak sama (simpelnya, 16=(7-10-12)x12/8)+(8-11).
    Mohon bantuannya.

  12. raden suparman
    13 Agustus 2009 pukul 23:00

    Saya kira, untuk WNA karena berkaitan dengan habisnya subjek pajak dalam negeri, maka penghitungan PPh tetap disetahunkan dulu baru dihitung per bulan. Jadi yang sudah dilakukan benar.

  13. Anonymous
    28 Desember 2009 pukul 09:20

    mas umpama saya pekerja pabrik PT gaji saya Rp 2,920,321 berapa dan bagaimana perincian perhitungan paja pph 21 saya

  14. 20 Februari 2010 pukul 07:34

    pak raden mau tanya nih, kalau penarikan iuran pensiun (bukan manfaat pensiun) oleh karyawan akan dikenakan tarif pajak pasal 17 dari penghasilan bruto. Apakah tarif pasal 17 tersebut final atau non final? setau saya pajak tersebut kan dipotong langsung oleh Dana Pensiun. Kalau tidak final, berarti apakah harus dilaporkan di SPT 1721 A1 atau tidak? Jika ya, dibagian mana? Kalau tidak final, dilaporkan dimana?

  15. 24 Agustus 2010 pukul 15:03

    Ass. Pa Raden, Boleh tanya – buat wna domisili di indonesia, memiliki istri wni tp tdk memiliki penghasilan dari dlm negeri, apakah harus melaporkan penghasilannya juga sekalipun sumber penghasilannya dari luar negeri? jika berprofesi sbg tenaga ahli – bgm ketentuan norma pajaknya? apakah kena ppn jika penghasilan >= 600 Jt? Mohon penjelasannya. terimakasih.Istri sudah memiliki npwp sendiri, sebelumnya.

  16. Nur
    3 September 2010 pukul 07:28

    Yth. Bpk Raden Suparman saya ingin bertanya lebih lanjut mengenai pajak penghasilan dengan contoh kasus A : – A adalah seorang karyawati di sebuah perusahaan konsultan perusahaan asing (X) dengan kantor Utama di Singapura dan baru saja membuka kantor representative di Jakarta bulan April 2010. – A mulai bergabung dengan perusahaan X tersebut bulan Januari 2010, dimana statusnya adalah sebagai karyawan di kantor Singapura tetapi ditempatkan di Jakarta, dengan posisi A adalah sebagai Senior Consultant (engineer) – Status pegawai A adalah pegawai dengan kontrak 1 tahun (Januari 2010-Januari 2011) – Pembayaran gaji dilakukan per bulan, tetapi gaji tersebut belum dipotong pajak oleh perusahaan X dan perjanjiannya A yg akan mengurus pembayaran pajaknya sendiri di Indonesia (krn pada bulan Januari tsb perusahaan X masih dalam proses membuka kantor representative) – A berstatus kawin tanpa anak – A mempunyai NPWP tersendiri terpisah dari NPWP suami Yang ingin saya tanyakan kepada bapak: 1. A tersebut, termasuk dalam kategori 'obyek pajak' yang manakah & tarif pajaknya berapakah? 2. Bagaimana formula menghitung besarnya pajak yang harus dibayarkan si A? Note: contoh gaji/bulan si A = Rp. 21 juta/bulan (gross/basic salary)3. Bagaimana proses pembayaran pajak yang harus dilakukan si A? (perhitungan no.2 tsb apakah hrs dibuat oleh A sendiri kemudian A membayarkan pajaknya sendiri dr hsl perhitungan tsb ke bank atau bagaimanakah detail mekanismenya)? 4. Formulir apa sajakah yang harus diisi/dibuat oleh A untuk membayarkan pajaknya di bank? 5. Untuk melaporkan SPT tahunan, formulir manakah yang harus disi oleh A? Terima kasih sebelumnya atas perhatian bapak dan saya sangat berharap bapak bisa memberikan informasinya.

  17. 8 Februari 2011 pukul 10:12

    >Halo mo tanya nih klo perhitungan pajak malaysia ada yang tau tidak terima kasih

  1. No trackbacks yet.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: