Beranda > PPh Pasal 23 > PPh Pasal 23

PPh Pasal 23

PPh Pasal 23 adalah jenis kredit pajak ke tiga. Masih banyak lagi jenis kredit pajak tetapi PPh Pasal 23 adalah yang paling banyak mengalami perubahan tarif dan jenis-jenis penghasilan. Penyebabnya adalah kewenangan yang diberikan UU PPh 1984 kepada Direktur Jenderal Pajak di Pasal 23 ayat (2) UU PPh 1984, yaitu “Besarnya perkiraan penghasilan neto dan jenis jasa lain sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c ditetapkan dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak”

Jenis jasa lain, penghasilan itulah yang sering berubah-ubah, kadang ditambah, kadang dikurangi. Bagi Wajib Pajak sendiri seharusnya tidak menjadi masalah apakah penghasilan yang dia terima dipotong PPh Pasal 23 atau tidak. Hanya saja, kebanyakan Wajib Pajak tidak mengetahui jika PPh Pasal 23 yang dipotong oleh fihak lain itu dapat dikreditkan di SPT PPh Tahunan. Jika kita tahu sedikit saja tentang tax planning maka pemotongan PPh Pasal 23 itu bisa menguntungkan.

Jenis penghasilan apa sajakah yang dipotong PPh Pasal 23? Berikut adalah perincian jenis pajak dan tarif efektif PPh Pasal 23 :
[1]. Deviden, tarif PPh Pasal 23 sebesar 15% dari penghasilan kotor

[2]. Bunga, tarif PPh Pasal 23 sebesar 15% dari penghasilan kotor

[3]. Royalti, tarif PPh Pasal 23 sebesar 15% dari penghasilan kotor

[4]. Hadiah dan penghargaan, tarif PPh Pasal 23 sebesar 15% dari penghasilan kotor

[5]. Bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi, jumlahnya melebihi Rp.240.000 per bulan, tarif PPh Pasal 23 sebesar 15% dari penghasilan kotor [FINAL]

Berikut ini adalah kelompok penghasilan lain yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak No. PER-70/PJ./2007 tanggal 9 April 2007

[6]. Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta khusus kendaraan angkutan darat untuk jangka waktu tertentu berdasarkan kontrak atau perjanjian tertulis ataupun tidak tertulis, tarifnya 1,5% dari penghasilan kotor

[7]. Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta, selain kendaraan angkutan darat, untuk jangka waktu tertentu berdasarkan kontrak atau perjanjian tertulis ataupun tidak tertulis, kecuali sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan persewaan tanah dan atau bangunan, tarifnya 4,5% dari penghasilan kotor

[8]. Jasa teknik, tarifnya 4,5% dari penghasilan kotor

[9]. Jasa manajeman, tarifnya 4,5% dari penghasilan kotor

[10]. Jasa konsultansi, kecuali konsultansi konstruksi, tarifnya 4,5% dari penghasilan kotor

[11]. Jasa pengawasan konstruksi, tarifnya 4% dari penghasilan kotor

[12]. Jasa perencanaan konstruksi, tarifnya 4% dari penghasilan kotor

[13]. Jasa penilai, tarifnya 4,5% dari penghasilan kotor

[14]. Jasa aktuaris, tarifnya 4,5% dari penghasilan kotor

[15]. Jasa akuntansi, tarifnya 4,5% dari penghasilan kotor

[16]. Jasa perancang, tarifnya 4,5% dari penghasilan kotor

[17]. Jasa pengeboran (drilling) dibidang migas, kecuali dilakukan oleh BUT, tarifnya 4,5% dari penghasilan kotor

[18]. Jasa penunjang dibidang migas, tarifnya 4,5% dari penghasilan kotor

[19]. Jasa penambangan dan jasa penunjang dibidang penambangan selain migas, tarifnya 4,5% dari penghasilan kotor

[20]. Jasa penjunjang dibidang penerbangan dan bandar udara, tarifnya 4,5% dari penghasilan kotor

[21]. Jasa penebangan hutan, tarifnya 4,5% dari penghasilan kotor

[22]. Jasa pengolahan limbah, tarifnya 4,5% dari penghasilan kotor

[23]. Jasa penyedia tenaga kerja, tarifnya 4,5% dari penghasilan kotor

[24]. Jasa perantara, tarifnya 4,5% dari penghasilan kotor

[25]. Jasa perdagangan surat berharga, kecuali oleh bursa efek / KPEI / KSEI, tarifnya 4,5% dari penghasilan kotor

[26]. Jasa kustodian / penyimpanan / penitipan, kecuali oleh KSE, tarifnya 4,5% dari penghasilan kotor

[28]. Jasa pengisian suara, tarifnya 4,5% dari penghasilan kotor

[29]. Jasa mixing film, tarifnya 4,5% dari penghasilan kotor

[30]. Jasa sehubungan dengan software komputer, termasuk perawatan, pemeliharaan dan perbaikan, tarifnya 4,5% dari penghasilan kotor

[31]. Jasa instalasi / pemasarang : peralatan, mesin, listrik, telepon, air, gas, AC, TV kabel, kecuali dilakukan oleh Wajib Pajak konstruksi bersertifikat, tarifnya 4,5% dari penghasilan kotor

[32]. Jasa perawatan / pemeliharaan / perbaikan : peralatan, mesin, listrik, telepon, air, gas, AC, TV kabel, alat transportasi / kendaraan, bangunan, kecuali dilakukan oleh Wajib Pajak konstruksi bersertifikat, tarifnya 4,5% dari penghasilan kotor

[33]. Jasa pelaksana konstruksi, termasuk instalasi / pemasarang / perawatan / pemeliharaan / perbaikan : bangunan, peralatan, mesin, listrik, telepon, air, gas, AC, TV kabel, oleh Wajib Pajak konstruksi bersertifikat, tarifnya 2% dari penghasilan kotor

[34]. Jasa maklon, tarifnya 3% dari penghasilan kotor

[35]. Jasa penyelidikan dan keamanan, tarifnya 3% dari penghasilan kotor

[36]. Jasa penyelenggara kegiatan (EO), tarifnya 3% dari penghasilan kotor

[37]. Jasa pengepakan, tarifnya 3% dari penghasilan kotor

[38]. Jasa penyediaan tempat dan / atau waktu dalam media massa, media luar ruang, atau media lain untuk penyampaian informasi, tarifnya 1,5% dari penghasilan kotor

[39]. Jasa pembasmi hama, tarifnya 1,5% dari penghasilan kotor

[40]. Jasa kebersihan / cleaning servis, tarifnya 1,5% dari penghasilan kotor

[41]. Jasa catering, tarifnya 1,5% dari penghasilan kotor

Untuk daftar objek PPh Pasal 23 yang berlaku sejak 1 Januari 2009 silakan lihat posting terbaru!

Iklan
Kategori:PPh Pasal 23
  1. Anonymous
    18 September 2007 pukul 09:04

    bagaimana dengan jasa pendidikan kursus? apakah juga dikenakan PPh23?

  2. Anonymous
    25 September 2007 pukul 06:40

    Minta tolong untuk jasa perhotelan apakah dipotong PPh pasal 23 ato tidak? Ada yang berpendapat dimasukkan ke dalam kategori sewa penggunaan aset selain alat angkutan darat. Trims atas penjelasannya

  3. goodday
    5 Oktober 2007 pukul 02:24

    Bagaimana Agency model objek2 apa aja yg harus dipotong n dipungut apakah Ps. 21,23, n PPN mohon pencerahannya pak

  4. raden.suparman
    15 Desember 2007 pukul 12:32

    Jika tidak disebutkan baik di Pasal 23 UU PPh 1984 maupun di PER-70/PJ./2007 maka jasa ter tidak terutang PPh Pasal 23. Karena itu, jasa pendidikan bukan objek PPh Pasal 23. Sewa “kamar hotel” juga bukan objek PPh Pasal 23. Berbeda dengan sewa ruangan yang ada di hotel, ini terutang PPh Pasal 23. Kalau Agency model menurut saya terutang PPh Pasal 21, bukan PPh Pasal 23.

  5. Anonymous
    27 Februari 2008 pukul 05:10

    apa dasarnya sewa ruangan di hotel kena PPh. Ps. 23 sementara kamar hotel tidak, bukankah ruangan hotel merupakan bagian dari hotel.

  6. raden.suparman
    6 Maret 2008 pukul 08:59

    Beda sewa kamar hotel dengan sewa ruangan. Sewa kamar hotel adalah sewa kamar untuk menginap. Sedangkan sewa ruangan (walaupun di hotel) untuk seminar, training, pameran dan lain-lain termasuk sewa bangunan atau bagian dari bangunan yang diatur di PP No. 29 tahun 1996 yang diubah dengan PP No. 5 tahun 2002.

  7. Andriyani
    26 Maret 2008 pukul 08:10

    untuk perusahaan kontraktor, kapan penerbitan bukti potong PPH pasal 23 ? apakah harus dalam bulan pembayaran invoice? kalo beda bulan apakah permasalah ?

  8. raden.suparman
    27 Maret 2008 pukul 09:36

    Kalau pajak menganut prinsip “mana yang lebih dulu” antara akrual atau dibayar. Jika terutang di bulan Februari 2008 maka sudah terutang pada bulan tersebut. Walaupun dibayar di bulan April 2008. Tetapi jika sebaliknya, dibayar di bulan Januari 2008 maka pada Januari 2008 sudah terutang saat dibayar. Dan bukti potong lebih baik dibuat saat terutang.

  9. cinot
    18 April 2008 pukul 03:43

    jika melakukan pembelian rumah siap huni (bangunan = 120m2) dari sebuah developer maka pembeli dikenakan PPN apa dan bagaimana perhitungannya jika harga bangunan adalah 853 ribu?

  10. raden.suparman
    25 April 2008 pukul 01:32

    Betul, jika kita beli rumah dari pengembang pasti sudah termasuk PPN. Dasar pengenaan PPN adalah harga rumah ditambah harga tanah.

  11. aeonfluX
    8 Mei 2008 pukul 11:03

    Masalah sewa ruangan hotel :Pendapat Bapak :Beda sewa kamar hotel dengan sewa ruangan. Sewa kamar hotel adalah sewa kamar untuk menginap. Sedangkan sewa ruangan (walaupun di hotel) untuk seminar, training, pameran dan lain-lain termasuk sewa bangunan atau bagian dari bangunan yang diatur di PP No. 29 tahun 1996 yang diubah dengan PP No. 5 tahun 2002.Pertanyaannya :PP No. 29 tahun 1996 yang diubah dengan PP No. 5 tahun 2002 itu mengatur PPh final Pasal 4 ayat (2) sebesar 10%, bukan PPh Pasal 23.Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1996 tentang Pembayaran Pajak Penghasilan Atas Penghasilan dari Persewaan Tanah dan/atau Bangunan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembayaran Pajak Penghasilan Atas Penghasilan dari Persewaan Tanah dan/atau Bangunan, atas penghasilan yang diterima atau diperoleh orang pribadi atau badan dari persewaan tanah dan/atau bangunan berupa tanah, rumah, rumah susun, apartemen, kondominium, gedung perkantoran, rumah kantor, toko, rumah toko, gudang dan industri, wajib dibayar Pajak Penghasilan yang wajib dipotong atau dibayar sendiri sebesar 10% (sepuluh persen) dari jumlah bruto nilai persewaan tanah dan/atau bangunan dan bersifat final.Di PP tsb tidak ada disebutkan hotel atau ruangan bagian dari hotel dikenakan PPh Pasal 4 ayat (2). Jadi menurut saya baik sewa kamar hotel maupun sewa ruangan hotel tidak dikenakan PPh final.Apakah ada kemungkinan bisa masuk/kena PPh Pasal 23 sesuai Per-70 sebesar 4,5% karena masuk kriteria Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta, … dst, kecuali sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan persewaan tanah dan atau bangunan yang telah dikenakan Pajak Penghasilan yang bersifat final. Itu kan tidak kena PPh final jadi bisa kena PPh Ps.23.Tapi jika membaca Surat Dirjen Pajak Nomor S-07/PJ.43/2003 tanggal 9 Januari 2003 dan S-08/PJ.43/2003 tanggal 9 Januari 2003 –> atas objek sewa ruangan hotel tidak dikenakan pemotongan PPh Pasal 23. Meskipun dalam surat ini ada kesalahan logika karena mengaitkan objek pajak daerah dengan PPh Pasal 23. Kaitan objek pajak daerah adalah PPN.

  12. aeonfluX
    8 Mei 2008 pukul 11:07

    Bagaimana, mohon pendapat Pak Raden..

  13. raden suparman
    9 Mei 2008 pukul 14:20

    Teman-teman di DJP memang sering membaca “sewa bangunan” itu secara luas, semua bangunan. Pengecualian hanya untuk Pajak Hotel.

  14. raden.suparman
    13 Mei 2008 pukul 00:40

    Melengkapi posting sebelumnya, ini saya kutip Pasal 1 KepMenKeu No.394/KMK.04/1996, “Penghasilan yang diterima atau diperoleh orang pribadi atau badan sehubungan dengan persewaan tanah dan/atau bangunan berupa tanah, rumah, rumah susun, apartemen, kondominium, gedung perkantoran, pertokoan, atau pertemuan termasuk bagiannya, rumah kantor, toko, rumah toko, gudang dan bangunan industri, terutang Pajak Penghasilan yang bersifat final.” Sedangkan di Pasal 2 KepDirJen No. KEP – 227/PJ./2002 menyebutkan, “Penghasilan berupa sewa atas tanah dan atau bangunan berupa tanah, rumah, rumah susun, apartemen, kondominium, gedung perkantoran, gedung pertokoan, atau gedung pertemuan termasuk bagiannya, rumah kantor, toko, rumah toko, gudang dan bangunan industri, dikenakan Pajak Penghasilan yang bersifat final;”Jadi jelas kan ada “perluasan” pengertian sewa bangunan dibandingkan dengan PP, terutama “gedung pertemuan termasuk bagiannya” yang sering ditawarkan oleh Hotel. Terima kasih.

  15. Anonymous
    16 Mei 2008 pukul 09:44

    Pak Raden,kami, perusahaan A, ada rencana melakukan suatu jasa konsultasi TI tetapi menggunakan bendera perusahaan B. Misalkan dengan pembagian 80 : 20 dari net setelah pajak.Misal, pada saat client membayar lunas kepada perusahaan B, perhitungannya akan menjadi:1. nilai yang diterima dikurangi dulu dari PPN 10%2. setelah itu dipotong lagi oleh client sebesar PPH Ps. 21 sebesar 4,5%Lalu Perusahaan B akan membayarkan bagian kami sebesar 80% dari nilai setelah PPN 10% dan PPH Ps 21 4,5% tersebut.Atas penerimaan kami tersebut, apakah kami terkena PPh Ps. 23 Pak? Persentasenya berapa Pak? 15% atau 4,5% ?Mohon penjelasannya Pak, supaya kami tidak menyalahi peraturan..Terimakasih banyak PakSalam

  16. raden.suparman
    21 Mei 2008 pukul 00:27

    Karena yang muncul PT B, maka kewajiban perpajakan berada di PT B. Hubungan dengan PT A bagaimana? Maksud saya, pembayaran dari PT B ke PT A itu atas jasa atau imbalan apa? Jika PT A sebagai salah satu pemegang saham PT B maka kantor pajak akan [dugaan kuat] menganggap bahwa pembayaran tersebut sebagai deviden. Karena itu, mestinya kerjasa tersebut dibuatkan perjanjian di depan notaris.Seharusnya, karena atas penghasilan yang SAMA telah dilunasi kewajiban perpajakannya oleh PT B, maka pembagian keuntungan tersebut tidak dikenakan pajak kembali [pajak ganda] kecuali dianggap deviden. Salaam juga.

  17. satrio
    2 Juni 2008 pukul 06:11

    Dear All, saya baru dalam hal perpajakan. Bisa saya mendapatkan informasi simulasi perpajakan PPH23.Misalkan:Kasus 1: Perusahaan A menggunakan jasa pengiriman barang PT B (wajib pajak). Misalkan Rp 1.000.000 tentunya ada PPN 10% sehingga total yang harus di bayar adalah berpa kpd PT B?. Pada saat kapan PPH 23 mulai terhitung? Ayat jurnal yang akan terjadi seperti apa di PT A?Kasus 2: Begitu juga ayat jurnal yang terjadi di PT B seperti apa?Terima kasih sebelumnya atas informasinya.

  18. satrio
    2 Juni 2008 pukul 06:11

    Dear All, saya baru dalam hal perpajakan. Bisa saya mendapatkan informasi simulasi perpajakan PPH23.Misalkan:Kasus 1: Perusahaan A menggunakan jasa pengiriman barang PT B (wajib pajak). Misalkan Rp 1.000.000 tentunya ada PPN 10% sehingga total yang harus di bayar adalah berpa kpd PT B?. Pada saat kapan PPH 23 mulai terhitung? Ayat jurnal yang akan terjadi seperti apa di PT A?Kasus 2: Begitu juga ayat jurnal yang terjadi di PT B seperti apa?Terima kasih sebelumnya atas informasinya.

  19. raden.suparman
    4 Juni 2008 pukul 12:23

    Jasa pengiriman barang bukan objek PPh Pasal 23 tetapi sewa atas kendaraan angkutan darat merupakan objek PPh Pasal 23 dengan tarif efektif 1,5%. Terutang saat dibayar atau kendaraan disewa (mana yang lebih dulu). Kalau jurnalnya tidak akan dibahas disini. Terima kasih.

  20. Anonymous
    30 Juni 2008 pukul 10:48

    Dear Pa’RadenPerusahaan saya,menyewa Ruko kpd Pemberi sewa (OP&bkn PKP) shg dia tidak mengenakan PPn. Apakah perlu saya membayar PPh Final 10%?Jika iya,bgaimana skema pmbayarnya?krn si pemberi sewa tidak mau di pungut atas PPh finalnya. Apakah saya perlu mbuat bukti potong atas PPh Final tsb,dan kpd siapa ditujukannya? Pa’Raden plz advice.Terimakasih.

  21. Anonymous
    14 Juli 2008 pukul 03:21

    dear pa raden,,kami baru membuka perusahaan yang bergerak di bidang advertising. sekilas ruang lingkup bisnis kami: kami membangun media advertising seperti billboard dan bando, setelah itu kami menyewakan media tersebut. Yang ingin kami tanyakan adalah bagaimana perlakuan PPn dan PPh nya?terima kasih

  22. Anonymous
    6 Agustus 2008 pukul 05:00

    Dear pak…kami menyewa jasa perusahaan studio rekaman untuk mengaransemen sebuah lagu.Atas jasa aransemen tersebut bagaimana perlakuan PPh-nya.Terimakasih

  23. Mascas
    1 November 2008 pukul 04:35

    Dear Pak…Instansi kami menunjuk Bengkel untuk melaksanakan pemeliharaan kendaraan. Dalam nota tagihan ada yang merupakan barang maupun jasa servis. misalnya : ganti kampas rem, ganti master rem, servis karburator, servis dinamo stater, servis mesin, dll. Pajak apa yang harus kami pungut? apakah harus dikenakan PPN dan PPh pasal berapa yang harus dikenakan? Apakah harus dipisahkan mana yang kena PPN dan mana yang kena PPh?

  24. Anonymous
    3 November 2008 pukul 11:46

    Dear Bpk. Raden S.Langsung saja, perusahaan mendapat invoice dari seorang expert dalam bidang GIS. atas jasa pekerjaan yang telah diberikannya yaitu berupa jasa editing peta. apakah jenis pajak yang dipotong, 21 atau 23??penghasilan tidak diterima secara teratur.. bagaimana perhitungannya jika 21 atau 23?? dan bagaimana pula kalau orang tersebut tidak memiliki NPWP??RegardsRoy

  25. Anonymous
    3 November 2008 pukul 14:56

    Dear Pak Raden Suparman,Mohon Advis untuk Perusahaan Biro Perjalanan/Agen Perjalanan wisata atau Biro perjalanan Haji/Umroh apakah terkena pemotongan PPh 23. di aturan sebelumnya seperti PER-178/PJ/2006 ke belakang, Jasa ini terkena pemotongan PPh 23, namun Pada PER-170/PJ/2007 sudah tidak tercantum lagi.Pertanyaan saya: apakah Komisi yg diterima oleh agen/biro perjalanan tersebut sudah tidak dipotong lagih PPh-23, atau tetap di-potong dengan mengacu pada hakikatnya jasa tersebut termasuk jasa perantara, sehingga walaupun tidak disebut bahwa jasa perjalan wisata dalam PER-170/PJ/2007, tetap saja dipotong karena termasuk jasa perantara.saya memperhatikan PER DJP mengenai PPh 23 ini kadang malah terkesan membingungkan, karena tidak pernah menjelaskan secara rinci alasan, penghapusan dan penambahan item dalam list tsb.Terimakasih atas advis nyaRefo

  26. raden.suparman
    6 November 2008 pukul 09:42

    Wah banyak yang belum dijawab yah? Tapi beberapa sudah dikirim via email sehingga sudah dijawab.<>Perusahaan saya,menyewa Ruko kpd Pemberi sewa (OP&bkn PKP) shg dia tidak mengenakan PPn. Apakah perlu saya membayar PPh Final 10%? <>Pemberi penghasilan tetap memiliki kewajiban memotong PPh tsb. Jika penerima penghasilan tidak mau dipotong, maka digrossup saja. Tetapi dengan metode grossup berarti si penerima penghasilan tidak perlu diberi bukti potong. Keenakan! Karena metode gross-up artinya kita bayar sendiri PPh orang lain dan “dibiayakan”<>Langsung saja, perusahaan mendapat invoice dari seorang expert dalam bidang GIS. atas jasa pekerjaan yang telah diberikannya yaitu berupa jasa editing peta. apakah jenis pajak yang dipotong, 21 atau 23?? <>Jasa editing GIS bukan objek PPh Pasal 21 dan Jasa Editing GIS bukan objek PPh Pasal 23 karena tidak ada di lampiran PER-70.

  27. raden.suparman
    6 November 2008 pukul 09:49

    Biro Perjalanan/Agen Perjalanan saya kira bukan jasa perantara. Merujuk ke KMK 251/2002 bahwa biro perjalanan merupakan “jenis jasa” tersendiri dan terutang PPN dengan nilai lain. Berbeda dengan jasa perantara yang tidak menggunakan nilai lain.

  28. Suparta
    20 Februari 2009 pukul 03:10

    Tolong pencerahannya mengenai pph psl 23, untuk jasa istalasi listrik, dg kontrak terpisah antara material dengan jasa istalasinya apakah hanya jasa islalasi aja kita potong Pph 23 nya atau dua-duanya seperti jasa kontruksi tidak bisa dipisahkan….?

  29. Anonymous
    4 Maret 2009 pukul 09:10

    Dear ..Mr.saya mau nanya soal sewa ruang dalam nginap & acara makan malam diHotel .apakah ada dikenaan pph 23 sebesar 4,5% ? tolong di jelaskan apakah dikenakan PPh 23 . karena membuat bingung apakah ada atau tidak .Surat Dirjen Pajak Nomor S-07/PJ.43/2003 tanggal 9 Januari 2003 dan S-08/PJ.43/2003 tanggal 9 Januari 2003 –> atas objek sewa ruangan hotel tidak dikenakan pemotongan PPh Pasal 23. Apa Maksud dari Meskipun dalam surat ini ada kesalahan logika karena mengaitkan objek pajak daerah dengan PPh Pasal 23. Kaitan objek pajak daerah adalah PPN..?Thank's.

  30. Anonymous
    5 November 2009 pukul 06:15

    Pak raden..

    Perusahaan saya dengan lokasi usaha berbeda kota. Usaha saya dibidang penyewaan kamar asrama. Kemarin ketika ada peninjauan dari aparat pajak dinyatakan harus memiliki NPWP cabang. Apakah betul harus dibuatkan NPWP cabang? Bagaimana membuat laporan keuangan konsolidasinya? Apakah sewa kamar asrama termasuk pph pasal 23 yang bersifat final??
    SAlam.

  31. raden.suparman
    7 November 2009 pukul 01:15

    menurut saya sih kalau cuma usaha kos-kosan (atau sejenisnya0, ga perlu NPWP cabang.

  32. 30 September 2010 pukul 04:24

    apakah pph 23 dapat dibiayakan???

  33. 4 Oktober 2010 pukul 09:01

    saya mau tanya dong tentang pph 23Bagaimana akuntansi mencatat jurnal tentang PPh 23??Apakah sama jurnal yang dipakai di setiap jasa pada PPh 23??

  34. 12 November 2010 pukul 00:11

    assamualakum…, di tempat saya bekerja blm ada pengadaan kendaraan dinas,untuk sementara hanya sistim sewa, apakah sewa tersebut kena PPn juga ataw hanya PPh psl 23?

  35. 15 Februari 2011 pukul 04:28

    >I like this blog.. also visit jasa security/jasa keamanan

  36. 16 Februari 2011 pukul 12:57

    >komplit banget ya…

  37. 18 Maret 2011 pukul 04:30

    >Kalo untuk jasa servis printer & perawatan printer, apakah dikenakan PPH Pasal 23 & tarifnya berapa persen?

  38. 23 Maret 2011 pukul 14:12

    >service printer termasuk jasa pemiliharaan dengan tarif 2%

  39. 1 April 2011 pukul 07:53

    >pph psl 23 atas perhoelan memang wilayah abu2 bagi mereka yang memahami pajak dari yang tersurat saja. tapi bagi yang pemahaman pajaknya cukup dalam . Atas sewa hotel (kamar beserta seluruh akyivitas yang terkait dengan jasa perhotelan ) dikenakan pph pasal 23

  40. Alyn
    6 Juli 2011 pukul 03:12

    Dear Pak Raden…
    Mohon bantuannya. Saya dari perusahaan swasta yang bergerak dalam bidang kesehatan. Baru-baru ini kami melayani pemeriksaan kesehatan (Medical Check Up) karyawan perusahaan A sebanyak 20 orang, yang pembayarannya ditagihkan ke perusahaan.
    Pertanyaannya, apakah penyelenggaraan Medical Check Up ini juga dikenakan PPh 23? Kalu iya, siapa yang menanggungnya? Lalu besarannya berapa persen?
    Terima kasih.
    Sukses selalu.

  41. 6 Juli 2011 pukul 13:36

    Tidak ada jasa medical check up di PMK-244. Daftar terbaru PPh Pasal 23 ada di http://pajaktaxes.blogspot.com/2009/01/daftar-objek-pph-pasal-23.html

    jadi bukan objek PPh Pasal 23

  1. No trackbacks yet.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: