Beranda > PPh Pasal 26 > PPh Pasal 26

PPh Pasal 26

Pasal ini mengatur kewenangan pemerintah Indonesia sebagai negara yang berdaulat untuk memotong Pajak Penghasilan atas penghasilan yang diterima Wajib Pajak Luar Negeri yang berasal dari Indonesia. Pengaturan seperti ini biasa disebut asas sumber. Indonesia berhak memungut pajak atas penghasilan yang berasal dari wilayah Indonesia. Siapa pun penerimanya!

Sebenarnya ada perlakuan terhadap subjek pajak Luar Negeri, yaitu pemotongan penghasilan dari bruto sebagaimana yang diatur oleh Pasal 26 UU PPh 1984, dan BUT (bentuk usaha tetap). BUT sebenarnya masuk kelompok subjek pajak Luar Negeri tetapi perlakuan perpajakan atau kewajiban perpajakan BUT disamakan dengan subjek pajak Dalam Negeri.

Ketentuan UU PPh 1984 khususnya PPh Pasal 26 hanya dapat dibatalkan dengan tax treaty. Tax treaty memang ketentuan khusus, tetapi fungsinya hanya untuk membatasi. Maksudnya, walaupun di tax treaty diatur suatu pajak terhadap jenis penghasilan tertentu tetapi jika tidak diatur di undang-undang domestik maka ketentuan dalam tax treaty tidak dapat dijalankan.

Tidak semua penghasilan yang diterima oleh Wajib Pajak Luar Negeri wajib dipotong PPh Pasal 26, tetapi hanya terhadap jenis-jenis pajak tertentu saja, yaitu:
[1]. Deviden, tarifnya 20% dari penghasilan bruto

[2]. Bunga, tarifnya 20% dari penghasilan bruto

[3]. Royalti, sewa, dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta, tarifnya 20% dari penghasilan bruto

[4]. Imbalan sehubungan dengan jasa, pekerjaan, dan kegiatan, tarifnya 20% dari penghasilan bruto

[5]. Hadiah dan penghargaan, tarifnya 20% dari penghasilan bruto

[6]. Pensiun dan pembayaran berkala lainnya, tarifnya 20% dari penghasilan bruto.

[7]. Penjualan Harta di Indonesia, kecuali yang diatur dalam Pasal 4 ayat (2) UU PPh 1984, tarifnya 20% dari perkiraan penghasilan neto

[8]. Premi Asuransi termasuk Premi Reasuransi :
[8a]. Dibayarkan tertanggung kepada Perusahaan Asuransi di LN baik secara langsung maupun melalui pialang, tarifnya 10% dari pembayaran premi bruto

[8b]. Dibayarkan Perusahaan Asuransi di Indonesia kepada Perusahaan asuransi di LN, tarifnya 2% dari pembayaran premi bruto

[8c]. Dibayarkan Perusahaan Reasuransi di Indonesia kepada Perusahaan Asuransi di LN, 1% dari pembayaran premi bruto

[9]. Penghasilan bersih BUT (setelah dipotong PPh badan), tarifnya 20%, kecuali ditanamkan kembali di Indonesia

Sampai saat ini, saya belum menemukan pengaturan lebih lanjut perkiraan penghasilan neto sebagaimana dimaksud pada nomor 7 diatas. Besar kemungkinan memang belum diatur oleh menteri keuangan.

Kategori:PPh Pasal 26
  1. Anonymous
    15 Mei 2007 pukul 01:43

    Pak, kalau WP dlm negeri punya transaksi jasa dg WP luar negeri dimana WP tsb punya BUT di Indonesia, tetapi perjanjian/transaksi langsung dg kantor pusatnya di luar negeri.Apa WP dlm negeri tsb harus motong PPh 23 tapi WP luar negeri maunya PPh 26 dan tidak mau memberitahu NPWP BUT-nya?Apa WP dlm negeri tsb boleh langsung potong PPh 26 dg tarif tax treaty?Terima kasih pencerahannya.

  2. raden.suparman
    17 Mei 2007 pukul 15:09

    Jika telah memiliki BUT maka WP luar negeri tersebut harus diperlakukan seperti WP dalam negeri. Karena itu, dipotong PPh Pasal 23 dan atas penghasilan tersebut merupakan penghasilan BUT walaupun kita transaksi langsung ke pusat (tidak lewat BUT). Ini dikenal attraction force.

  3. Anonymous
    16 September 2007 pukul 14:41

    Pak, kalo seseorang telah memiliki NPWP tapi telah berhenti bekerja dari perusahaan di Indo untuk pindah bekerja di luar negeri. Sementara negara tempat bekerja yang baru ini tidak memungut pajak atas penghasilan alias bebas pajak. Apakah orang yang bersangkutan masih mempunyai kewajiban untuk membayar pajak di Indonesia? Kalo iya, berapa persen besarannya? Terimakasih.

  4. Anonymous
    15 November 2007 pukul 02:04

    pak, mohon pencerahannya, aku mau tanya BUT itu sebenarnya apa? apakah sama dengan kantor cabang? bagaimana kalau ada kasus transaksi jasa dari luar negeri yang dilakukan di dalam lingkungan perusahaan sekitar 3 hari, apakah atas jasa tersebut harus dipotong pph 26? ketentuannya apa saja? dimana kita bisa tax treaty terbaru antara indonesia dengan US?Terima kasih atas pencerahannya.

  5. anEesa
    11 Juli 2008 pukul 05:10

    pak untuk objek pajak no. 8, tarifnya beda dengan yg saya baca di bukunya Waluyo dan Wirawan..apa yang ini tarif terbaru ya pak?

  6. Anonymous
    20 September 2008 pukul 01:16

    Pak, kalau perusahaan saya membeli License software dari perusahaan di Singapore untuk dijual kembali ke konsumen di Indonesia, apakah saya harus memotong PPh26 sebesar 15% ? Mohon pencerahannya. Terima kasih

  7. raden.suparman
    20 September 2008 pukul 04:09

    Wah ternyata banyak pertanyaan 😀Sekarang komentar saya moderasi supaya setiap komentar / pertanyaan ketahuan. Tidak rapel kayak sekarang 😀<>Pak, kalo seseorang telah memiliki NPWP tapi telah berhenti bekerja dari perusahaan di Indo untuk pindah bekerja di luar negeri. Sementara negara tempat bekerja yang baru ini tidak memungut pajak atas penghasilan alias bebas pajak. Apakah orang yang bersangkutan masih mempunyai kewajiban untuk membayar pajak di Indonesia? Kalo iya, berapa persen besarannya? Terimakasih.<>Tidak selama keberadaan di LN lebih dari 183 hari.<>pak, mohon pencerahannya, aku mau tanya BUT itu sebenarnya apa? apakah sama dengan kantor cabang? bagaimana kalau ada kasus transaksi jasa dari luar negeri yang dilakukan di dalam lingkungan perusahaan sekitar 3 hari, apakah atas jasa tersebut harus dipotong pph 26? ketentuannya apa saja? dimana kita bisa tax treaty terbaru antara indonesia dengan US?Terima kasih atas pencerahannya.<>BUT dalam bahasa Inggrisnya permanent establishment atau PE. Sebenarnya banyak syarat2 PE tetapi lebih gampangnya BUT itu WPLN yang nyari penghasilan di Indonesia. BUT sering juga diperlakukan seperti WPDN. BUT yang begini mah sebut saja Cabang WPLN.PPh Pasal 26 adalah kewenangan kita [NKRI] untuk memajaki atas penghasilan yang bersumber dari kita. Disebut juga asas sumber. Tetapi jika si WPLN bisa menjunjukkan COD alias surat keterangan domisili dari DJP-nya di LN maka kita mengacu ke tax treaty. Sementara Pasal 26 UU PPh dipinggirkan dulu.Tax treaty mungkin bisa dicari di http://www.ortax.org<>pak untuk objek pajak no. 8, tarifnya beda dengan yg saya baca di bukunya Waluyo dan Wirawan..apa yang ini tarif terbaru ya pak?<>Di buku Pak Waluyo memang berapa tarifnya? Tarif premi diatas berdasarkan KMK. Maaf saat ini lagi lupa nomornya. Ini KMK lama ko.<>Pak, kalau perusahaan saya membeli License software dari perusahaan di Singapore untuk dijual kembali ke konsumen di Indonesia, apakah saya harus memotong PPh26 sebesar 15% ? Mohon pencerahannya. Terima kasih<>Software itu barang tidak berwujud. Karena itu, perlakuannya sama dengan jualan laptop misalnya. Walaupun sudah pasti dalam software tersebut terdapat royalti tetapi sangat susah menentukan besarannya. Karena itu, pendapat saya bahwa atas jual beli software tidak terutang PPh Pasal 26. Kecuali atas royalti bisa ditentukan besarannya, misalnya karena pembayaran royalti terpisah. Tetapi tetap terutang PPN. Kita beli harus bayar PPN walaupun penjual WPLN [bayar langsung dan SSP-nya bisa dikreditkan dan jual kita pungut PPN [pajak keluaran].Terima kasih.

  8. Anonymous
    27 Oktober 2008 pukul 06:43

    Pak, mohon pencerahannya, klo perusahaan saya bayar komisi penjualan ke perusahaan asing yang ada di RRC atas jasa mereka dalam menjual produk perusahaan saya di wilayah RRC dan mereka bisa menunjukkan COD, apa kita wajib potong PPh 26??

  9. raden.suparman
    27 Oktober 2008 pukul 22:49

    Jika memiliki copy COD maka kita harus mengacu ke tax treaty. Jasa yg diberikan menurut saya termasuk business profit sebagaimana diatur di Pasal 7 tax treaty Indonesia & China. Karena aktivitas pemberian jasa dilakukan di China maka tidak ada PE di Indonesia. Karena tidak ada PE maka Indonesia tidak memiliki taxing right. Artinya, hak pemajakan sepenuhnya diserahkan di pemerintah China.Kesimpulannya, kita tidak wajib potong PPh Pasal 26.http://www.ortax.org/ortax/?mod=treaty&page=show&id=10&q=&hlm=&isi=1

  10. Anonymous
    30 Oktober 2008 pukul 14:26

    pak, kalo pada saat pembayaran imbalan jasa konsultasi diberikan data kurs tengah BI dan kurs menteri keuangan jdnya yg digunakan untuk perhitungan di SPT PPh yg mana untuk penghasilan brutonya??

  11. raden.suparman
    6 November 2008 pukul 09:07

    kurs tengan BI untuk penghasilan dan biaya atau secara umum untuk Laporan Keuangan sedangkan kurs KMK untuk membayar pajak. Karena itu, untuk laporan di SPT tetap mengacu ke SPT PPh dulu.

  12. Anonymous
    18 Desember 2008 pukul 01:07

    Pak,mohon pencerahan. jika ada WP LN mengerjakan jasa di Indonesia dan telah melebihi time test sedangkan antara Indonesia dengan negara domisili WPLN tersebut tidak memiliki tax treaty, Apakah dipotong PPh 23 atau 26 ?Hatur Nuhun

  13. raden.suparman
    19 Desember 2008 pukul 08:15

    Tidak memiliki tax treaty? Kalau begitu, “time test” dari mana?Jika tidak ada tax treaty dengan negara WPLN maka berlaku UU PPh. Berarti harus dipotong PPh Pasal 26 sebesar 20% dari bruto.

  14. Anonymous
    7 Januari 2009 pukul 02:21

    Pertanyaan saya :Pak,mohon pencerahan. jika ada WP LN mengerjakan jasa di Indonesia dan telah melebihi time test sedangkan antara Indonesia dengan negara domisili WPLN tersebut tidak memiliki tax treaty, Apakah dipotong PPh 23 atau 26 ?Hatur NuhunJawaban bapak :Tidak memiliki tax treaty? Kalau begitu, "time test" dari mana?Jika tidak ada tax treaty dengan negara WPLN maka berlaku UU PPh. Berarti harus dipotong PPh Pasal 26 sebesar 20% dari bruto.Terima kasih atas jawabannya, namun justru itu pak, karena tidak ada tax treaty maka yang berlaku adalah "time test" yang ada dalam UU PPh yaitu 60 hari. Jadi pertanyaanya adalah apakah apabila WP tersebut (yang negaranya nggak ada tax treaty ama indonesia) mengerjakan jasa di Indonesia > 60 hari, maka ia jadi BUT dan karenanya dipotong PPh 23 ???Hatur nuhun lagi..

  15. Elisa
    19 Februari 2009 pukul 19:51

    Pak Raden,Mohon pendapatnya untuk kondisi berikut:Seorang TKI yang bekerja di luar negeri dan memenuhi persyaratan sebagai Subyek Pajak Luar Negeri sesuai dengan Perdirjen 02/PJ/2009, dan juga mendapatkan penghasilan di Indonesia sebagai distributor multi level marketing.Bagaimana dengan perhitungan, pembayaran dan pelaporan pajak PPhnya? Apakah pajak penghasilannya itu Pph 26, 20% dari penghasilan bruto? SPT mana yang harus digunakan untuk pelaporan, mengingat perusahaan MLM tersebut hanya memungut Pph 21 sesuai tarif yang berlaku untuk distributornya.Terima kasih banyak untuk bantuannya pak Raden.

  16. Anonymous
    31 Agustus 2009 pukul 09:27

    Pak, bila ada kasus sebagai berikut :

    Perusahaan di Indonesia jual software dan jasa aplikasi program ke sebuah perusahaan di Singapore (perusahaan di Sgp ini adalah afiliasi dari sebuah perusahaan di Indonesia, License software sama). Pelaksanaan aplikasi bisa di dua tempat.Bisa di Indonesia, bisa di Sgp. Apakah transaksi semacam ini dikenakan pajak? Apakah invoice perlu dipisah antara jasa yang dilakukan di Indo, di Sgp, dan harga sofware itu sendiri? Mana yang perlu dipotong pajak dan mana yang tidak perlu dipotong ?

    Mohon pendapatnya. Terima kasih

  17. raden suparman
    1 September 2009 pukul 10:23

    Penghasilan yang diterima oleh wajib pajak dalam negeri wajib dilaporkan baik penghasilan itu didapat dari usaha di Dalam Negeri maupun penghasilan itu didapat dari Luar Negeri. Jika dari usaha di Luar Negeri tersebut telah dibayar pajak penghasilan, maka atas pembayaran tersebut dapat dikreditkan di Dalam Negeri. Hal ini disebut Kredit Pajak Pasal 24.

  18. raden suparman
    1 September 2009 pukul 10:29

    Wajib Pajak Dalam Negeri yang memberikan penghasilan kepada Wajib Pajak Luar Negeri wajib memotong PPh Pasal 26. Tidak serta merta BUT timbul. BUT diperlakukan seperti Wajib Pajak dalam negeri jika sudah memiliki NPWP. Sehingga atas penghasilan BUT yang ber-NPWP dari Wajib Pajak Dalam Negeri lainnya dapat dipotong PPh Pasal 23.

  19. Anonymous
    14 Oktober 2009 pukul 06:46

    Hi Pak Raden,

    Kalau WPDN mendapatkan invoice dari WPLN- Singapura atas jasa mereka, apakah kita wajib membayar Pph 26 atasnya, karena di perjanjian untuk semua lokal tax ditanggung oleh WPDN.

    WPLN mempunyai sertifikat domisili , kalau saya liat di perpu "tax treaty" ini cuma dikenakan pajak 10%.

    Kemudian sebagai data pendukung kita apakah kita pelu meminta bukti sertifikat domisili WPLN tersebut sebagai data pendukung kita.
    Tolong konfirmasinya.
    terimakasih.

  20. 31 Maret 2010 pukul 09:12

    Pak, kalau perusahaan saya membeli License software dari perusahaan di Singapore untuk dijual kembali ke konsumen di Indonesia, apakah saya harus memotong PPh26 sebesar 15% ? Mohon pencerahannya. Terima kasihSoftware itu barang tidak berwujud. Karena itu, perlakuannya sama dengan jualan laptop misalnya. Walaupun sudah pasti dalam software tersebut terdapat royalti tetapi sangat susah menentukan besarannya. Karena itu, pendapat saya bahwa atas jual beli software tidak terutang PPh Pasal 26. Kecuali atas royalti bisa ditentukan besarannya, misalnya karena pembayaran royalti terpisah.–>Saya tanya kring pajak kenapa mereka kasih info kalau licenses software itu termasuk jasa dan terutang pajak pph 26?

  21. 22 November 2010 pukul 05:08

    pak, saya mau tanya kalau ada kasus peminjaman dana dari bank dan pihak penjamin adalah perusahaan LN, Perusahaan LN ini mengenakan guarantee fee kepada PT. A di Indonesia. apakah guarantee fee ini terkena PPh 26 yaitu imbalan sehubungan dengan jaminan pengembalian? kalau iya dan berhubung kedua negara ini ada tax treaty tapi tidak tercantum mengenai imbalan sehubungan dengan jaminan pengembalian hutang, termasuk katogeri apa imbalan sehubungan dengan jaminan pegembalian hutang? apakah dikenakan PPn? terima kasih pak.

  22. Ace
    8 November 2011 pukul 09:12

    Salam super, pa :)Mau tanya nih, Kalau kita sewa equipment (capital lease) di India, BUT di Indonesia. Dikenakan pph 26 atau ada pajak lain kah atas transaksi cicilan lease tsb. Tks banyak, pak..Rujukannya ke pasal brp ya, pak?

  23. 14 November 2011 pukul 14:39

    Kalo ada BUT di Indonesia maka si BUT tsb harus memiliki NPWP BUT. Sesuai UU PPh bahwa BUT adalah WPLN yang diperlakukan seperti WPDN. Jadi jika punya BUT maka diperlakukan seperti capital lease Dalam Negeri.

  24. 14 November 2011 pukul 14:46

    Bunga adalah imbalan pengembalian pinjaman. Guarantee fee seharusnya termasuk bunga karena berkaitan langsung dengan pinjaman. Tanpa pinjaman maka tidak ada guarantee fee.

  25. 29 November 2011 pukul 08:55

    Pak, mau tanya tentang pajak. biar lbh gampang kurang lebih ceritanya seperti ini:Perush LN mempunyai kontrak dengan POSCO diIndonesia misalkan $10.000 untuk pembelian barang beserta perakitan, instal dan testnya.Tetapi karena perush LN tidak bisa melaksanakan perakitan sendiri, Perush LN membuat kontrak dengan perusahaan lokal A sebesar $1.000 untuk perakitan, instal & testnya (tanpa pajak). Tetapi karena perusahaan lokal A tidak bisa mengerjakan semuanya, perusahaan lokal A membuat kontak lagi dengan perusahaan lokal B (lokal dgn lokal)Pertanyaanny:1. Apakah dari kontrak antara Perush LN dg Perush Lokal A dikenakan Pajak? Jika iya, berapa persen dari nilai kontrak tersebut? serta pihak mana yang dikenakan pajak?2. Pajak apa dan berapa % yang harus dibayar oleh Perush Lokal A atas pendapatan yang diterima dari perusahaan LN tsb?Terima kasih

  26. 29 November 2011 pukul 10:29

    PT A adalah WPDN. PT A wajib melaporkan penghasilannya baik yang diterima di DN maupun LN. Kasus POSCO diatas, penghasilan PT A di DN tetapi pemberi penghasilan (sumbernya) dari LN. Atas penghasilan tersebut terutang PPh Badan.

  27. 30 November 2011 pukul 02:14

    berarti pada saat diterima pendapatan dari DN atau LN hanya terhutang PPh badan dan sifatnya tidak final?dan apakah tidak dikenakan PPN juga atas penghasilan tersebut?

  28. 6 Desember 2011 pukul 04:24

    Pak, maaf dari cerita yang sebelumnya lagi nih..klo berdasarkan info dari orang konsultan sm bag.keuangan diperusahaan konstruksi dan sejenisnya. mereka mengatakan bahwa PT.A dikenakan pajak 20%(PPh pasal 26)atau Tax Treaty dan pemotong pajaknya Perush LN. saya jadi bingung, mohon pencerahaannya pak

  29. 13 Desember 2011 pukul 16:56

    bapak/ibu yang komen, lebih baik percaya ke konsultan karena dia dibayar. Lah ….buat apa bayar orang tapi tidak dipercaya???yang logis saja ….kalau tidak ada konsultan, boleh deh tanya-tanya via email ke saya. gratis.

  1. No trackbacks yet.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: