Beranda > Objek PPN > Bukan Objek PPN

Bukan Objek PPN

UU PPN 1984 menganut negative list. Artinya, semua barang adalah barang kena pajak (objek PPN) kecuali yang dikecualikan. Dan, semua jasa adalah jasa kena pajak (objek PPN) kecuali yang dikecualikan. Karena itu, semua barang dan jasa selain yang disebutkan dibawah ini adalah obje PPN.

Jenis barang yang tidak dikenakan PPN adalah:
1. barang hasil pertambangan atau hasil pengeboran yang diambil langsung
dari sumbernya, yaitu :
a. minyak mentah (crude oil );
b. gas bumi;
c. panas bumi;
d. pasir dan kerikil;
e. batubara sebelum diproses menjadi briket batubara;
f. bijih besi, bijih timah, bijih emas, bijih tembaga, bijih nikel, bijih perak;
dan
g. barang hasil pertambangan dan pengeboran lainnya yang diambil
langsung dari sumbernya.

2. barang-barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan oleh rakyat banyak,
yaitu:
[a]. Segala jenis beras dan gabah, seperti beras putih, beras merah, beras ketan hitam atau beras ketan putih dalam bentuk:
[a.1]. Beras berkulit (padi atau gabah) selain untuk benih.
[a.2]. Digiling.
[a.3]. Beras setengah giling atau digiling seluruhnya, disosoh, dikilapkan maupun tidak.
[a.4]. Beras pecah.
[a.5]. Menir (groats) dari beras.

[b]. Segala jenis jagung, seperti jagung putih, jagung kuning, jagung kuning kemerahan atau popcorn (jagung brondong), dalam bentuk:
[b.1] Jagung yang telah dikupas maupun belum/jagung tongkol dan biji
jagung/jagung pipilan.
[b.2] Munir (groats)/beras jagung, sepanjang masih dalam bentuk butiran.

[c]. Sagu, dalam bentuk:
[c.1] Empulur sagu.
[c.2] Tepung, tepung kasar dan bubuk dari sagu.

[d]. Segala jenis kedelai, seperti kedelai putih, kedelai hijau, kedelai kuning atau kedelai hitam dalam bentuk pecah atau utuh.

[e]. Garam baik yang berjodium maupun tidak berjodium termasuk:
[e.1] Garam meja.
[e.2] Garam dalam bentuk curah atau kemasan 50 Kg atau lebih, dengan kadar NaCL 94,7% (dry basis).

3. makanan dan minuman yang disajikan di hotel, restoran, rumah makan, warung, dan sejenisnya (tidak termasuk makanan dan minuman yang diserahkan oleh usaha katering atau usaha jasa boga);

4. uang, emas batangan, dan surat-surat berharga.

Jenis jasa yang tidak dikenakan PPN adalah :
1. Jasa di bidang pelayanan kesehatan medik, meliputi :
[1.a]. jasa dokter umum, dokter spesialis, dan dokter gigi;
[1.b]. jasa dokter hewan;
[1.c]. jasa ahli kesehatan seperti akupuntur, ahli gigi, ahli gizi, dan fisioterapi;
[1.d]. jasa kebidanan dan dukun bayi;
[1.e]. jasa paramedis dan perawat; dan
[1.f]. jasa rumah sakit, rumah bersalin, klinik kesehatan, laboratorium kesehatan, dan sanatorium

2. Jasa di bidang pelayanan sosial, meliputi :
[2.a]. jasa pelayanan Panti Asuhan dan Panti Jompo;
[2.b]. jasa pemadam kebakaran kecuali yang bersifat komersial;
[2.c]. jasa pemberian pertolongan pada kecelakaan;
[2.d]. jasa Lembaga Rehabilitasi kecuali yang bersifat komersial;
[2.e]. jasa pemakaman termasuk krematorium;
[2.f]. jasa di bidang olah raga kecuali yang bersifat komersial; dan
[2.g]. jasa pelayanan sosial lainnya kecuali yang bersifat komersial.

3. Jasa di bidang pengiriman surat dengan perangko;

4. Jasa di bidang perbankan, asuransi, dan sewa guna usaha dengan hak opsi;

5. Jasa di bidang keagamaan, meliputi :
[5.a]. jasa pelayanan rumah ibadah;
[5.b]. jasa pemberian khotbah atau dakwah; dan
[5.c]. jasa lainnya di bidang keagamaan.

6. Jasa di bidang pendidikan, meliputi:
[6.a]. jasa penyelenggaraan pendidikan sekolah, seperti jasa penyelenggaraan
pendidikan umum, pendidikan kejuruan, pendidikan luar biasa, pendidikan kedinasan, pendidikan keagamaan, pendidikan akademik dan pendidikan profesional; dan
[6.b]. jasa penyelenggaraan pendidikan luar sekolah, seperti kursus-kursus

7. Jasa di bidang kesenian dan hiburan yang telah dikenakan pajak tontonan;

8. Jasa di bidang penyiaran yang bukan bersifat iklan;

9. Jasa di bidang angkutan umum di darat dan di air.

10. Jasa di bidang tenaga kerja, meliputi:
[10.a]. jasa tenaga kerja;
[10.b]. jasa penyediaan tenaga kerja sepanjang Pengusaha penyedia tenaga
kerja tidak bertanggung jawab atas hasil kerja dari tenaga kerja tersebut;
dan
[10.c]. jasa penyelenggaraan latihan bagi tenaga kerja

11. Jasa di bidang perhotelan;

12. Jasa yang disediakan oleh Pemerintah dalam rangka menjalankan
pemerintahan secara umum.

Kategori:Objek PPN
  1. widya05
    10 Januari 2008 pukul 11:46

    Saya sempat punya restaurant di bali ( ini yang memicu saya terhadap kebingungan tentang VAT). Restauran waktu itu harus membayar 10% dari omset. saya coba cari2 info, rupanya dari info yang saya dapat, itu bukan PPn, tapi masuk ke pajak hotel dan restaurant, apa benar mas?Thanks sebelumnya.W

  2. raden.suparman
    13 Januari 2008 pukul 13:25

    Betul, restoran bukan objek PPN. Berdasarkan UU No. 14 tahun 1947 tentang Pajak Pembangunan I, hotel dan restoran dikenakan Pajak Pembangunan I (PbI). Tahun 1997 diganti dengan Pajak Hotel dan Restoran yang merupakan pajak PemKab / PemKot. Restoran atau rumah makan adalah tempat menyantap makanan dan atau minuman yang disediakan dengan dipungut bayaran, tidak termasuk usaha jasa boga atau katering. Terima kasih.

  3. Anonymous
    20 Agustus 2008 pukul 14:34

    maaf pak, mau tanya, kalau jasa rumah sakit dibebaskan dari ppn, bagaimana dengan obat dan peralatan yang digunakan dalam perawatan atau tindakan dokter tersebut? misal obat anastesi, sewa kamar, jarum suntik dll? trima kasih (hasanudin)

  4. raden.suparman
    10 September 2008 pukul 22:50

    Obat yang merupakan “jasa rumah sakit” adalah obat yang tidak dapat dipisahkan seperti jarum suntik, infus, obat anastesi, sewa kamar. Tetapi obat-obat yang dibeli dan diambil di APOTEK rumah sakit merupakan objek PPN.

  5. Anonymous
    31 Oktober 2008 pukul 01:10

    Pak, mau tanya kalo pajak masukan dari pembelian alat alat kesehatan misalnya alat rontgen, ct scan dapat dikreditkan tidak ?terimakasih

  6. raden.suparman
    6 November 2008 pukul 09:10

    Jika alat-alat tersebut digunakan untuk kegiatan rumah sakit maka tidak bisa dikreditkan karena kegiatan Jasa Rumah Sakit bukan objek PPN.Karena tidak ada PK maka tidak ada PM!

  7. Anonymous
    16 Desember 2008 pukul 07:39

    Saya pengusaha depot makanan, mau minta tolong tanya : bagaimana keterkaitan pajak pemkot ( 10% dari omset ) dengan omset yang saya laporkan untuk perhitungan norma pajak penghasilan ?Karena situasi kondisi depot saya belum memungkinkan untuk membebankan 10% pajak pemkot tersebut kepada pelanggan (belum tersedia fasilitas yang cukup memadai). Nah, kalo laporan omset saya perkecil untuk menghemat pajak pemkot, maka otomatis pph saya nihil. Sebaliknya, kalo ikut omset riil maka keuntungan dari depot saya akan habis untuk bayar kedua pajak tersebut. Mohon pencerahannya. Terima kasih.

  8. raden.suparman
    19 Desember 2008 pukul 09:15

    Pajak pemkot yang 10% atas omset warus makan / restoran disebut Pajak Restoran yang dulu disebut Pajak Pembangunan I (Pb I). Kalau di usaha lain seperti PPN tapi Pajak Restoran tidak ada pajak masukan, sehingga murni 10% dari omset. PPh itu pajak atas penghasilan. JIka memang rugi berarti tidak ada penghasilan. HANYA saja, untuk menyatakan rugi itu harus mengadakan pembukuan karena jika menggunakan norma maka tidak ada rugi karena formulanya :omset bruto x tarif norma = penghasilan netoSilakan atur sendiri antara Pajak Restoran dan Pajak Penghasilan 🙂

  9. Anonymous
    4 Februari 2010 pukul 19:27

    Pak numpang bertanya.Negatif list yg jasa pemakaman(2-e), untuk perawatan makan apakah objek ppn?Dan untuk pphnya apakah masuk di pph 23?(Perusahaan sudah PKP)Mohon dijelaskan.

  10. 20 April 2010 pukul 09:28

    Pak numpang nanya.Jadi Hotel dan restoran tetap memunggut Pajak Hotel & Restoran / PBI. Sedangkan produsen miunuman kaleng, misalnya tidak memunggut PPN ke pihak hotel atau restoran.Mohon dijelaskan. Terma kasih.

  11. 21 Mei 2010 pukul 06:40

    benar

  12. 24 Mei 2010 pukul 04:17

    Kalo kita beli sepeda motor kan ada biaya BBN yang diminta oleh penjual.. Apa itu termasuk objek PPN

  13. 30 Juni 2010 pukul 00:13

    Kami sedang membangun hotel. atas pembangunan hotel tersebut, kontraktor memungut PPN.Apakah PPN atas pembangunan hotel tersebut dapat dikreditkan atau direstitusi? apa landasan hukumnya? terima kasih atas bantuannya

  14. 2 September 2010 pukul 07:20

    pertanyaan saya sama dengan yang di atas.. Apakah PPN atas pembangunan hotel dapat dikreditkan atau direstitusi?Mohon pencerahannya..

  15. 1 Oktober 2010 pukul 08:34

    Perusahaan saya bergerak dibidang konsultan arsitektur, saya ingin tanya apakah perusahaan jasa bergerak di konsultan arsitektur termasuk objek pajak PPN.. sy berharap pak Raden dapat memberikan pemahamannya, karena dari daftar diatas tidak ada objek pajak PPN yg bergerka di bidang jasa Konsultan Arsitek.. mksSamsurimas_sam@ymail.com

  1. No trackbacks yet.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: