Beranda > NPWP > Penghapusan NPWP

Penghapusan NPWP

Banyak orang memiliki motivasi lain ketika mengajukan pendaftara NPWP. Contohnya, seorang yang membeli kendaraan angkutan umum seperti taksi atau angkutan kota mengajukan NPWP karena akan mengajukan restitusi atas PPN sedan kendaraan yang dia beli. Seorang calon nasabah bank mendaftarakan diri untuk memperoleh NPWP karena akan mengajukan permohonan kucuran kredit ke bank. Tetapi setelah mendapatkan NPWP dan maksudnya sudah terlaksana, NPWP tidak dicabut sehingga kantor pajak setiap tahun mengirim formulir SPT dan mengirim surat teguran.

Banyak Wajib Pajak awam yang kebingungan setelah mendapatkan NPWP. Apa kewajiban perpajakan setelah memiliki NPWP? Sebenarnya, bagi Wajib Pajak pekerja (non-usahawan) kewajiban perpajakan hanya satu, yaitu mengisi SPT Tahunan PPh Orang Pribadi. Itu pun tinggal menyalin data-data yang ada di bukti potong yang telah dibuat oleh pemberi kerja atau bendaharawan. Data yang dimaksud adalah penghasilan kotor yang diterima selama setahun, penghasilan bersih, dan pajak terutang yang telah dipotong. Sedernana ko. Apalagi sekarang ada SPT “sangat sederhana” yaitu form 1770SS. Cuma selembar!

Bagi mereka yang sudah memiliki NPWP tetapi sudah tidak memiliki usaha atau pekerjaan lagi, lebih baik mengajukan permohonan pencabutan NPWP. Pencabutan NPWP diperlukan untuk menghindari penerbitan STP (surat tagihan pajak) karena tidak melaporkan SPT. Denda administrasi karena tidak melaporkan SPT mulai Rp.100.000,- sampai dengan Rp.1.000.000,- Padahal ini hanyalah masalah administratif saja.

Penghapusan NPWP dapat dilakukan berdasarkan:
a. Permohonan Wajib Pajak atau Kuasanya; atau
b. Hasil analisis data dan penelitian terhadap administrasi perpajakan oleh Petugas Pajak.

Baik karena adanya permohonan penghapusan NPWP maupun hasil penelitian terhadap administrasi perpajakan, NPWP akan dihapuskan setelah dilakukan pemeriksaan terlebih dahulu. Pemeriksaan dilakukan oleh petugas fungsional pemeriksa pajak untuk memastikan bahwa NPWP memang “layak” dicabut dan telah memenuhi syarat.

Pasal 2 ayat (6) UU KUP,

“Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak dilakukan oleh Direktur Jenderal Pajak apabila:

a. diajukan permohonan penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak oleh Wajib Pajak dan/atau ahli warisnya apabila Wajib Pajak sudah tidak memenuhi persyaratan subjektif dan/atau objektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan;

b. Wajib Pajak badan dilikuidasi karena penghentian atau penggabungan usaha;

c. Wajib Pajak bentuk usaha tetap menghentikan kegiatan usahanya di Indonesia; atau

d. dianggap perlu oleh Direktur Jenderal Pajak untuk menghapuskan Nomor Pokok Wajib Pajak dari Wajib Pajak yang sudah tidak memenuhi persyaratan subjektif dan/atau objektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.”

Syarat penghapusan dan pencabutan NPWP:
[a.] WP meninggal dunia dan tidak meninggalkan warisan, disyaratkan adanya fotocopy akte/laporan kematian dari instansi yang berwenang;

[b.] Wanita kawin tidak dengan perjanjian pemisahan harta dan penghasilan disyaratkan adanya surat nikah/akte perkawinan dari catatan sipil;

[c.] Warisan yang belum terbagi dalam kedudukan sebagai Subyek Pajak apabila sudah selesai dibagi disyaratkan adanya keterangan tentang selesainya warisan tersebut dibagi oleh para ahli waris;

[d.] Pegawai Negeri Sipil/TNI/POLRI pensiun dan tidak lagi memenuhi syarat sebagai Wajib Pajak;

[e.] Karyawan yang tidak memiliki usaha atau pekerjaan bebas dan tidak lagi memenuhi syarat sebagai Wajib Pajak yaitu yang penghasilannya di bawah PTKP;

[f.] Bendahara Pemerintah/Bendahara Proyek yang tidak lagi memenuhi syarat sebagai Wajib Pajak karena yang bersangkutan sudah tidak lagi ditunjuk menjadi bendahara;

[g.] Telah meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya.

[h.] Wajib Pajak yang memiliki lebih dari 1 (satu) NPWP untuk menentukan NPWP yang dapat digunakan sebagai sarana administratif pemenuhan pelaksanaan hak dan kewajiban perpajakan.

[i.] WP Badan yang telah dibubarkan secara resmi, disyaratkan adanya akte pembubaran yang dikukuhkan dengan surat keterangan dari instansi yang berwenang;

[j.] Bentuk Usaha Tetap (BUT) yang karena sesuatu hal kehilangan statusnya sebagai BUT, disyaratkan adanya permohonan WP yang dilampiri dokumen yang mendukung bahwa BUT tersebut tidak memenuhi syarat lagi untuk dapat digolongkan sebagai WP;

[sumber : surat edaran Dirjen Pajak]

Iklan
Kategori:NPWP
  1. Anonymous
    3 Maret 2008 pukul 15:31

    Terima kasih buat info nya Kang Raden.Tapi saya mau bertanya (agak banyak nih) tentang pencabutan NPWP. Sebelumnya saya gambarkan kronologisnya dulu ya :1. NPWP asal : Bogor2. Setelah menikah, mengurus pindah NPWP ke NPWP Serpong (ada Surat Pindah dan Surat Keterangan Terdaftar) —> makan waktu lama sekali ya, lebih dari setahun (berdasarkan tanggal surat)3. Tahun 2006, berhenti bekerja dan akan mendampingi suami (PNS) dinas ke luar negeri (3 tahun)4. Mengurus pencabutan NPWP pribadi dan memohon agar disatukan dengan NPWP suami5. Menerima Surat Penghapusan NPWPNamun mengapa sudah 2 tahun berturut-turut, tetap menerima formulir SPT Tahunan dari KPP Bogor dan juga KPP Serpong? Perlukah saya mengisinya padahal sudah menerima Surat Penghapusan NPWP?Apakah saya akan didenda? Mengingat saat ini saya tinggal di luar negeri dan tidak memungkinkan untuk mengurus dan meluruskan hal-hal tersebut?Apa yang harus saya lakukan (menghubungi siapa) agar untuk tahun-tahun berikutnya saya tidak dikirim SPT double (dari 2 KPP), karena sudah mengikut NPWP suami?Terima kasih banyak Kang.. Kalau tidak keberatan mohon jawaban juga dapat di email langsung ke saya zmarisya74@yahoo.comSalam,Lina

  2. raden.suparman
    6 Maret 2008 pukul 09:04

    Pertanyaan ibu Lina sudah dijawab via email. Terima kasih.

  3. Angel
    17 Maret 2008 pukul 10:51

    Berapa lama yah proses hapusin NPWP ?

  4. raden suparman
    18 Maret 2008 pukul 10:20

    Menurutku sih tergantung kondisi Wajib Pajak. Jika Wajib Pajak memiliki hutang pajak dan aktiva-nya masih ada, bisa disita dan lelang, maka bisa lama. Tetapi jika kondisi Wajib Pajak dibawah ini pasti cepat:a. Meninggal dunia dan tidak meninggalkan warisan yang belum dibagi;b. Wanita kawin tidak dengan perjanjian pemisahan harta dan penghasilan;c. Pegawai Negeri Sipil/TNI/POLRI pensiun dan tidak lagi memenuhi syarat sebagai Wajib Pajak;d. Karyawan yang tidak memiliki usaha atau pekerjaan bebas dan tidak lagi memenuhi syarat sebagai Wajib Pajak yaitu yang penghasilannya di bawah PTKP;e. Bendahara Pemerintah/Bendahara Proyek yang tidak lagi memenuhi syarat sebagai Wajib Pajak karena yang bersangkutan sudah tidak lagi ditunjuk menjadi bendahara;f. Telah meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya.

  5. made
    26 November 2008 pukul 07:39

    Trims infonya Kang RadenBermanfaat banget. Saya mau tanya. Saya punya teman usaha jualan pulsa. Dia mendaftarkan usahanya dg bentuk badan CV, dan sudah dapat NPWP Badan. Statusnya sebgai direktur. Tujuannya cari NPWP Badan spy mudah cari kredit ke Bank untuk usaha. Krn untungnya sedikit dia menggaji dirinya kecil dibawah PTKP. Pertanyaan saya: 1. apakah teman saya wajib membuat NPWP Pribadi krn statusnya sebagi direktur (karyawan)di CV tsb? 2. Kalau wajib buat NPWP OrPri masuk katagori yg mana?Mohon pencerahan. Kalau boleh sya minta diemail juga ke saya Kang Raden. Alamt email: achnov18@gmail.comTerimakasih sebelum dan sesudahnya

  6. 2 Juni 2010 pukul 10:08

    kang, untuk permohonan penghapusan NPWP itu pake surat biasa atau sudah ada formnya di KPP (tinggal minta dan ngisi disitu)

  7. 7 Juni 2010 pukul 02:14

    permohonan penghapusan NPWP bisa pake surat biasa yang dikirim langsung ke kepala kantor KPP Pratama terdaftar disertai / dilampirkan bukti-bukti seperti akta kematian untuk (OP) dan akta likuidasi untuk badan.

  8. 22 November 2011 pukul 08:42

    pak bisa minta contoh untuk surat penghapusan NPWP. trims

  1. No trackbacks yet.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: