Beranda > DJP > Kadin: Uji materi UU KUP munculkan ketidakpastian

Kadin: Uji materi UU KUP munculkan ketidakpastian

JAKARTA: Kadin Indonesia keberatan atas judicial review yang diajukan BPK terhadap UU Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) karena berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum di dunia usaha dan merusak iklim investasi.

Wakil Ketua Umum Bidang Kebijakan Publik, Perpajakan, dan Sistem Fiskal Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Haryadi Sukamdani menyatakan permintaan BPK agar dapat melakukan pemeriksaan secara bebas dan mandiri terhadap berkas wajib pajak dapat menimbulkan ketidakpastian hukum.

Pasalnya, BPK akan memiliki wewenang secara bebas untuk memeriksa kembali data wajib pajak yang sudah diperiksa oleh Ditjen Pajak.

"Jika ini [BPK memeriksa wajib pajak secara bebas dan mandiri] besar sekali potensi untuk terjadi dispute [sengketa] karena auditor BPK memiliki persepsi yang berbeda dengan yang digunakan aparat pajak. Di sinilah akan muncul ketidakpastian hukum yang cenderung merugikan dunia usaha," paparnya kemarin.

Dia menuturkan BPK dapat saja beralasan hanya akan memeriksa laporan Ditjen Pajak, tetapi pada praktiknya dia mengkhawatirkan pelaku usaha selaku wajib pajak justru akan terseret untuk jadi objek pemeriksaan.

Haryadi mencontohkan sebuah preseden yang sudah terjadi terkait dengan pemeriksaan yang dilakukan BPK di Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Saat memeriksa departemen teknis ini, BPK ternyata juga memeriksa pelaku usaha di sektor pertambangan sebagai alat pembukti dan mencari sumber potensi penerimaan negara.

Yang disesalkan, lanjutnya, hasil temuan BPK disampaikan ke publik dan media tanpa seizin atau pemberitahuan instansi pemerintah terkait dan pelaku usaha. "Bagi dunia usaha ini merugikan, karena rahasia perusahaannya akan diketahui oleh pesaingnya."

Jadi rancu

Dia menambahkan jika pada uji materi atas UU KUP ini BPK menang, sistem penyelesaian sengketa pajak akan rancu. Mata rantai penyelesaian sengketa pajak mulai dari tingkat ditjen pajak, pengadilan pajak, sampai Mahkamah Agung akan rusak karena BPK memiliki wewenang untuk menguji kepatuhan wajib pajak.

"Ketidakpastian hukum ini akan menimbulkan inefisiensi administrasi pajak yang pada akhirnya memunculkan biaya yang lebih tinggi."

Sementara itu, Dirjen Pajak Darmin Nasution sebelumnya menyatakan jika Pasal 34 Ayat (2a) huruf b UU KUP yang disoal oleh BPK tidak membatasi wewenang lembaga ini karena pembatasan yang dimaksud diberikan kepada petugas pajak dan tenaga ahli.

"Perbedaan antara Ditjen Pajak dengan BPK selama ini adalah tentang wewenang memeriksa SPT orang pribadi, bukan penerimaan negara. Kalau penerimaan negara tidak ada hambatan bagi BPK untuk memeriksa," tegasnya.

Uji materi di Mahkamah Konstitusi baru memasuki tahap sidang pemeriksaan pendahuluan yang digelar pada 5 Februari 2008.

Oleh Ahmad Muhibbuddin
Bisnis Indonesia

 

disalin dari : http://10.23.254.215/web/?page=kadin-uji-materi-uu-kup-munculkan-ketidakpastian

Iklan
Kategori:DJP
  1. Belum ada komentar.
  1. No trackbacks yet.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: