Beranda > pembukuan > Pencatatan

Pencatatan

Pada prinsipnya, kantor pajak dimanapun selalu menghendaki adanya pembukuan yang rapi sesuai dengan standar atau kelaziman usaha yang berlaku di negara tersebut bahkan di dunia. Tetapi ada pengecualian untuk wajib pajak tertentu yaitu wajib pajak orang pribadi :
[a.] Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha dan/atau pekerjaan bebas yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan memilih untuk menghitung penghasilan neto dengan menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto; dan
[b.] Wajib Pajak orang pribadi yang tidak melakukan kegiatan usaha dan/atau pekerjaan bebas.

Dasar dibolehkannya menggunakan pencatatan ada di Pasal 28 ayat (3) UU KUP amandemen 2007 yang berbunyi :

Wajib Pajak yang dikecualikan dari kewajiban menyelenggarakan pembukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tetapi wajib melakukan pencatatan, adalah Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan diperbolehkan menghitung penghasilan neto dengan menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto dan Wajib Pajak orang pribadi yang tidak melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas.

Pada bulan Januari 2009 kemarin Direktur Jenderal Pajak telah mengeluarkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. 4/PJ/2009 tentang Petunjuk Pelaksana Pencatatan Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi. Berikut adalah catatan berkaitan dengan Peraturan Direktur Jenderal tersebut.

Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha dan/atau pekerjaan bebas yang bermaksud menyelenggarakan pencatatan harus memperhatikan ketentuan tentang batasan peredaran dan/atau penerimaan bruto bagi Wajib Pajak yang diperbolehkan menghitung penghasilan neto dengan menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto, wajib pajak orang pribadi yang yang peredaran brutonya dalam 1 (satu) tahun kurang dari Rp 4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah sesuai Pasal 14 ayat (2) UU PPh 1984 amandemen 2008.

Catatan harus meliputi semua penghasilan baik objek pajak PPh atau bukan objek PPh atau PPh final. Pokoknya semuanya deh. Kalau di Perdirjen bahasanya begini :
a. peredaran dan/atau penerimaan bruto yang diterima dari kegiatan usaha dan/atau pekerjaan bebas yang penghasilannya merupakan objek pajak yang tidak dikenai pajak bersifat final;

b. penghasilan bruto yang diterima dari luar kegiatan usaha dan/atau pekerjaan bebas yang penghasilannya merupakan objek pajak yang tidak dikenai pajak bersifat final, termasuk biaya yang dikeluarkan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan tersebut; dan/atau

c. penghasilan yang bukan objek pajak dan/atau penghasilan yang pengenaan pajaknya bersifat final, baik yang berasal dari kegiatan usaha dan/atau pekerjaan bebas maupun dari luar kegiatan usaha dan/atau pekerjaan bebas.

Penghasilan-penghasilan diatas harus disusun per jenis pekerjaan jika wajib pajak orang pribadi memiliki lebih dari satu pekerjaan bebas.

Berikut catatan yang saya rangkum dari Peraturan Menteri Keuangan No. 197/PMK.03/2007 dan Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. 4/PJ/2009 :
[1.] Pencatatan harus diselenggarakan secara teratur dan mencerminkan keadaan yang sebenarnya dengan menggunakan huruf latin, angka Arab, satuan mata uang Rupiah, dan disusun dalam bahasa Indonesia;

[2.] Peredaran bruto adalah penghasilan bruto yang diterima secara tunai (cash basis).

[3.] Pencatatan dalam satu tahun harus diselenggarakan secara kronologis dalam satu tahun dari Januari sampai dengan Desember.

[4.] Pencatatan meliputi harta dan kewajiban yang dimiliki.

[5.] Catatan dan dokumen yang menjadi dasar pencatatan harus disimpan di tempat tinggal Wajib Pajak atau tempat kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dilakukan selama 10 (sepuluh) tahun.

Hal yang terakhir berkaitan dengan Pasal 11 ayat (1) UU No. 8 tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan :

Catatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, bukti pembukuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, dan data pendukung administrasi keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a, wajib disimpan selama 10 (sepuluh) tahun terhitung sejak akhir tahun buku perusahaan yang bersangkutan.

Cag!

Kategori:pembukuan
  1. rahman.sur
    6 Februari 2009 pukul 07:33

    kalau wp melakukan pencatatan seperti hal per dirjen tersebut, tanggung banget ya sama aja ribetnya, mending sekalian aja pakai pembukuan, lebih real kan laba/rugi yang kita hitung !!!

  2. rayearth2601
    7 Februari 2009 pukul 03:08

    Pencatatan dan Dokumen pendukung atas biaya perlu disimpan juga ya ? Kira-kira perlu gak untuk WP yg menggunakan norma ?

  3. fritzon Campbell
    7 Februari 2009 pukul 03:57

    setuju boss kalo menteri keuangan nggak konsisten!Kebijakan koq sepertinya mencla-mencle.Saya seorang pengagum sampean dan saya sepertinya harus belajar banyak dari sampean. Yang saya nggak habis pikir mengenai PMK no 22 itu lho dan juga harus menguasakan kepada konsultan pajak mengenai pendapatan yang jumlahnya 2,4 milliar. Trus mengenai self assessment itu gimana? Mang yang menguasai pajak itu hanya konsultan pajak yang punya ijin? Trus praktisi yang lain gimana nasibnya? Sama2 cari makan ya jangan begitu lah…Gimana kalo abang jadi menteri keuangan saja?Pasti saya dukung dan carikan dukungan. Kebetulan saya CALEG bang.Kenapa ya undang2 pajak ganti2 terus?apa pembuat undang2 itu orangnya ganti2 trus sehingga mereka sok2 pintar ngetes2 kemampuan mereka?Btw, boleh tahu no HP abang? Saya di 08123533439 dan email saya di akuntan_pajak@yahoo.comSenang bisa mengenal abang.Salam hormatFrizon Parsaoran SE.Ak

  4. Rima and Her Crazee World
    11 Februari 2009 pukul 01:10

    Duh2.. jadi pengen ikut comment di sini coz bapak di atas berkomentar minta ganti menkeu..mbok ya liatnya jangan dari kepentingan abang saja.. semua kebijakan pasti dibuat ada tujuannya.. ya justru pencatatan dibuat aturannya sedemikian rupa supaya lantas membuat dan mendidik masyarakat menggunakan pembukuan yang pastinya menguntungkan semua pihak..Menkeu kita sekarang sudah luarrr biasa lho menelorkan kebijakan2 ekonomi (buktinya jadi Menkeu nomer wahid di Asia).. ya kalo tidak setuju ya kenapa tidak bank Frizon saja yang mencalonkan diri jadi Menkeu.. (+_+)

  5. Anonymous
    12 Februari 2009 pukul 17:17

    Pak kalo setelah sunset policy, ada harta berupa kendaraan dan peralatan untuk pekerjaan yang tahun perolehannya sudah cukup lama (sekitar 4 sampai 6 tahun yang lalu). Apakah harta yang belum pernah dimasukkan dalam penyusutan tersebut dapat dipakai sebagai peralatan untuk menjalankan kegiatan usaha ?

  1. No trackbacks yet.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: