Beranda > BPHTB > Membebaskan BPHTB Warisan

Membebaskan BPHTB Warisan

Pak Raden, saya aneh apa karena warisan diperoleh dengan cuma-cuma, maka wajar kena pajak? Kenapa penerapan UU ini memandang warisan itu hanya sebelah saja yaitu harta warisan, padahal ada juga warisan berupa hutang. Jadi kalau mau membahas warisan, pemerintah harusnya melihat keseluruhan harta dan hutang warisan. Jangan hanya hartanya saja.

Begitulah salah satu komentar yang masuk pada hari ini. Pertama saya mengira yang dimaksud pajak adalah PPh atau PPN. Padahal untuk masalah warisan sudah saya bahas di blog ini pada tanggal 7 September 2007. Kalau di cari dulu pasti ketemu. Kesimpulan pada posting itu adalah warisan bebas pajak.

Setelah saya teliti, ternyata komentar tersebut ada di posting BPHTB. Jadi yang dimaksud pajak disini adalah BPHTB. Saya kemudian mencari tahu alasan pengenaan BPHTB atas warisan ini. Memang alasan kenapa warisan dikenakan yang ada di Peraturan Pemerintah No. 111 Tahun 2000, yaitu di bagian penjelasan yang berbunyi :

Saat pewaris meninggal dunia, pada hakikatnya telah terjadi pemindahan hak dari pewaris kepada ahli waris. Saat terjadinya peristiwa hukum yang mengakibatkan pemindahan hak tersebut merupakan saat perolehan hak karena waris menjadi objek pajak.

Mengingat ahli waris memperoleh hak secara cuma-cuma, maka adalah wajar apabila perolehan hak karena waris tersebut termasuk objek pajak yang dikenakan pajak.

Sebagaimana kita ketahui bahwa BPHTB “semacam” Materai atas perolehan hak. BPHTB terutang saat ada proses alih nama Sertifikat Hak Milik [SHM] dari orang yang meninggal kepada ahli waris. Dan dibayar oleh ahli waris sebagai orang yang memperoleh hak. Jika warisan tersebut tidak dialihnamakan atau warisan tersebut tidak memiliki SHM dan ahli waris tidak berniat untuk mengalihnamakan warisan tersebut, sebenarnya warisan tersebut bebas pajak.

Ada dua tips supaya ahli waris bebas atau terhindar membayar BPHTB :
1. Untuk warisan yang sudah bersertifikat, yaitu warisan langsung dijual tanpa dialihnamakan ke ahli waris. Dengan demikian, alihnama secara formal dari orang yang meninggal ke pembeli. Ahli waris bebas bayar BPHTB.

2. Untuk warisan yang belum atau tidak bersertifikat, yaitu dengan tidak membuat sertifkat. Saya kira ini cocok di daerah pedesaan yang kurang memperhatikan formalitas bukti kepemilikan.

Walaupun demikian, sebenarnya BPHTB warisan sudah mendapat dua fasilitas :
Pertama : Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak dalam hal waris (NPOPTKP) bisa sampai Rp 300.000.000,00. Ini adalah NPOPTKP tertinggi.

Kedua : diskon langsung 50% dari BPHTB terutang.

Kategori:BPHTB
  1. Didik
    24 Juli 2009 pukul 03:08

    Saya ingin memberikan comment atas postingan ini.
    Menurut saya tips supaya ahli waris terhindar dari pembayaran BPHTB yakni "Untuk warisan yang sudah bersertifikat, yaitu warisan langsung dijual tanpa dialihnamakan ke ahli waris. Dengan demikian, alihnama secara formal dari orang yang meninggal ke pembeli. Ahli waris bebas bayar BPHTB".Pertanyaan ringan akan muncul apakah dapat seorang yang telah meninggal dunia dapat melakukan proses jual beli??klo kiranya tidak dapat maka ahli warislah yang dapat melakukan proses jual beli tersebut yang berarti bahwa harus melalui proses pewarisan terlebih dahulu baru dapat dilaksanakan jual beli. Klo proses itu dilakukan bersamaan maka akan timbul 2 SSB yakni SSB waris dan SSB jual beli..n perlu diketahui bahwa waris ini NPOTKPnya ditetapkan secara regional paling banyak 300 jt n BPHTB yang terutang atas perolehan hak karena waris adalah sebesar 50% (lima puluh persen) dari BPHTB yang seharusnya terutang.Demikian pendapat saya. Terima kasih..

  2. Anonymous
    2 Oktober 2009 pukul 03:13

    Pak Raden, kalau kami punya warisan berupa tanah dan bangunan bersertifikat, kemudian warisan tersebut akan kami pisahkan ke masing – masing ahli waris. Bagaimana perhitungan biaya yang mesti kami keluarkan ?

    Salam

    Khairul Amal
    amalup3@gmail.com

  3. raden.suparman
    2 Oktober 2009 pukul 17:48

    Besaran biayanya silakan tanyakan ke Notaris.
    Tapi, atas SETIAP sertifikat maka terutang BPHTB. Jika ada 6 SHM, maka terutang atas 6 orang tersebut.

  4. eno_
    31 Januari 2010 pukul 04:33

    saya setuju dg mas didik, klo orang meninggal bisa jual-beli wah buahaya…yang kedua penundan pendaftaran hak atas tanah yang diperoleh karena warisan sangat rentan terhadap konflik di kemudian hari, menurut saya ini juga kurang pas…

  5. 8 November 2011 pukul 04:30

    klo mengurus ssb waris gimana y pak?untuk ngurus sertifikat katanya mesti pke ssb waris,,padahal wktu beli rumah,AJB tidak d sertai ssb waris..sedang orang yg menjual rumah itu sdah pindah..mohon infonya ,

  6. 14 November 2011 pukul 14:49

    waktu beli belum ada sertifikat dong???karena belum ada sertifkat maka otomatis tidak ada ssb.

  7. 20 Desember 2011 pukul 13:26

    pak, gimana dgn hak atas tanah yg sdh berakhir jangka waktunya, apakah jika dialihkan oleh ahli waris ke pihak lain melalui pelepasan hak prioritas dpt membebaskan si ahli waris dari BPHTB waris? sehingga si ahli waris hanya dikenakan Pph saja? bagaimana dgn HM yg tdk ada jangka waktunya?

  1. No trackbacks yet.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: