Beranda > opini, Pajak Masukan, PPN Dibebaskan > PM atas BKP yang dibebaskan

PM atas BKP yang dibebaskan

Kemarin seorang teman pemeriksa menanyakan masalah pengkreditan pajak masukan [PM] atas ekspor barang kena pajak (BKP) yang dibebaskan. BKP tersebut menurut peraturan dibebaskan dari PPN. Menurutnya, sebagian teman-temannya berpendapat bahwa atas PM BKP yang dibebaskan boleh dikreditkan asal penyerahannya ekspor. Tetapi jika penjualannya lokal, maka atas PM BKP tersebut tidak boleh dikreditkan.

Saya berpendapat bahwa perlakuan tersebut salah. Seharusnya, PM atas BKP yang dibebaskan tidak boleh dikreditkan baik untuk tujuan ekspor maupun penjualan lokal. Jika dibebaskan maka PPN tidak terutang. PPN terutang itu tarifnya bisa 10% atau 0%. Jangan terpengaruh pada tarif 0% seolang-olah tidak terutang. Selain itu, bahwa jika BKP tersebut dibebaskan maka sebenarnya atas penjualan BKP tersebut masih terdapat PPN. Sedangkan ekspor bertujuan “melucuti” PPN yang terkandung di BKP.

Kemudian saya cek ke UU PPN. Ternyata di Pasal 16B UU PPN dengan jelas bahwa atas penyerahan BKP yang dibebaskan, tidak boleh ada pengkreditan pajak. Berbeda dengan istilah PPN tidak dipungut. PPN yang tidak dipungut masih tetap terutang, tetapi tidak dipungut. Dengan demikian, PM-nya boleh dikreditkan.

Berikut kutipan Pasal 16B UU PPN:
Pasal 16B

(1) Pajak terutang tidak dipungut sebagian atau seluruhnya atau dibebaskan dari pengenaan pajak, baik untuk sementara waktu maupun selamanya, untuk:
a. kegiatan di kawasan tertentu atau tempat tertentu di dalam Daerah Pabean;

b.penyerahan Barang Kena Pajak tertentu atau penyerahan Jasa Kena Pajak tertentu;

c.impor Barang Kena Pajak tertentu;

d. pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud tertentu dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean; dan

e. pemanfaatan Jasa Kena Pajak tertentu dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabeandiatur dengan Peraturan Pemerintah.

(2) Pajak Masukan yang dibayar untuk perolehan Barang Kena Pajak dan/atau perolehan Jasa Kena Pajak yang atas penyerahannya tidak dipungut Pajak Pertambahan Nilai dapat dikreditkan.

(3)Pajak Masukan yang dibayar untuk perolehan Barang Kena Pajak dan/atau perolehan Jasa Kena Pajak yang atas penyerahannya dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai tidak dapat dikreditkan.

Pasal 16B ayat (3) diatas sengaja saya tebalkan untuk memperlihatkan bahwa atas “penyerahannya dibebaskan”. Penyerahan tersebut tidak dibatasi hanya untuk penyerahan lokal atau dalam negeri saja. Artinya bisa penyerahan lokal atau penyerahan ekspor.

Demikian pendapat saya

Iklan
  1. 3 November 2010 pukul 00:40

    coba liat SE-95/PJ/2010 tanggal 20 September 2010, sepertinya disitu dibolehkan mas dikreditkan,thx.

  2. 14 Desember 2010 pukul 09:40

    Benar di angka 7 SE-95/PJ/2010 menyebutkan bahwa Pajak Pertambahan Nilai yang dibayar oleh Pengusaha Kena Pajak untuk menghasilkan Barang Kena Pajak Tertentu dan/atau Jasa Kena Pajak Tertentu dan/atau Barang Kena Pajak Tertentu yang bersifat strategis yang diekspor tetap dapat dikreditkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan.Tetapi menurut saya, kesimpulan konseptor SE tersebut yang dituangkan dalam angka 7 bertentangan dengan Pasal 16B ayat (3) UU PPN sebagaimana dikutip di angka 1 huruf g SE-95/2010, yaitu :Pajak Masukan yang dibayar untuk perolehan Barang Kena Pajak dan/atau perolehan Jasa Kena Pajak yang atas penyerahannya dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai tidak dapat dikreditkan.Menurut saya Pasal 16B ayat (3) sudah jelas mengatur bahwa PM untuk memperoleh BKP yang dibebaskan tidak dapat dikreditkan.

  3. 10 Februari 2011 pukul 16:21

    >wa alaikum salaam,yg di wordpress itu blog arsip dari blogspot jadi kalu mau yang lebih up to date ya di pajaktaxes.blogspot.comtulisan tersebut seinggat saya sebelum saya baca SE-95kalau ga salah SE-nya belum keluarsaya kutip dulu pasal 16b ayat (3) UU PPN :Pajak Masukan yang dibayar untuk perolehan Barang Kena Pajak dan/atau perolehan Jasa Kena Pajak yang atas penyerahannya dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai tidak dapat dikreditkan'kuncinya ada di "penyerahan dibebaskan"semua PM yang penyerahannya dibebaskan tidak dapat dikreditkankira2 begitu bunyi pasal 16B ayat (3) UU PPNpenyerahan ini TIDAK DIPERSEMPIT dengan penyerahan lokal sajasebagai pemeriksa, kita tahu bahwa penyerahan itu bisa ekspor bisa lokalkarena itu, tidak ada alasan dengan penyerahan lokal sajadi penjelasan ayat tersebut juga tidak ada pembatasan hanya lokal sajajika memang maksud UU PPN penyerahan tersebut sebatas penyerahan lokal saja,maka seharusnya disebutkan di Pasal 16 ayat (3) UU PPNmisalnya dengan "kecuali untuk penyerahan BKP/JKP ekspor"alur yang dipake di SE-95 berbeda dengan sayaSE-95 mengatakan bahwa penyerahan yang dibebaskan itu tidak termasuk penyerahan ekspor (hal ini disebutkan di angka 3 SE-95). menurut SE-95, ekspor atas barang2 strategis tetap terutang 0%.karena terutang 0%, maka PM-nya boleh dikreditkanterakhir, silakan memilih "penafsiran" mana yang digunakanSE adalah penafsiran resmi DJPsedangkan di blog penafsiran pribadi (lihat header di pajaktaxes.blogspot.com)Salaam– jabat erat dari :Raden Agus Suparman================================================assalamu'alaikum Wr. Wb.salam kenal sebelumnya pak.saya bertugas di KPP Ambon, sebagai fungsional pemeriksa pelaksana.kalo berkenan, ada hal terkait pemeriksaan yang mau saya tanyakan.kebetulan waktu googling mencari sesuai permasalahan saya, ketemu blog-nya bapak[linknya : https://radenagussuparman.wordpress.com/2010/10/07/pm-atas-bkp-yang-dibebaskan/)mengenai pasal 16B ayat 3 UU PPN terkait dengan SE-95/PJ/2010, masalahekspor barang strategis (dalam kasus saya adalah ekspor ikan laut).kalo baca di komentar bapak disitu pendapat bapak sepertinya pasal 16Bdan SE-95 adalah kontradiktif.kalo saya punya pendapat bahwa sebenarnya pasal 16B dan SE-95 adalahhal yg selaras,jadi sisi pandang saya setelah melihat penjelasan pasal16B di ayat 1, saya memahaminya bahwa fasilitas dibebaskannya PPN atasbarang strategis adalah untuk memajukan kegiatan ekonomi skalanasional.berarti yg dimaksud penyerahan disini adalah penyerahan lokal/dalamdaerah pabean.sedangkan jika barang strategis itu untuk diekspor, maka fasilitasdibebaskan itu hilang dan dikenakan PPN 0%.jadi PM-nya bisadikreditkan, sesuai SE-95.bagaimana menurut pendapat bapak?Nah dalam kasus saya pak, yg saya bingung adalah :1. seperti terurai sebelumnya, masalah penafsiran pasal 16B ayat 3itu, apakah boleh dikreditkan PM-nya atau tidak atas barang strategisyg diekspor.saya masih ragu2 pak, apalagi terkait keluarnya SE-95 tersebut.2. SE tersebut baru keluar september 2010 tanpa ada ketentuan berlakusurut, padahal dalam hal ini yg dibahas adalah Peraturan Pemerintahsebagai pelaksanaan UU, yg sudah terbit tahun 2007 (PP 31/2007).dan kasus pemeriksaan yg saya laksanakan sekarang adalah untuk masasebelum september 2010.seandainya bisa dkreditkan, apakah SE ini berlaku untuk masa sebelumseptember 2010?terimakasih atas waktunya.wassalam.Angga Wibowo.

  1. No trackbacks yet.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: