Beranda > Faktur Pajak > >Faktur Pajak yang Digunggung

>Faktur Pajak yang Digunggung

>Digunggung sebelumnya dipergunakan untuk penghasilan yang “dikumpulkan” dari berbagai sumber sebelum dihitung penghasilan kena pajak. Istilah digunggung, semula hanya ada di PPh. Penghasilan yang digunggungkan artinya penghasilan yang disatukeranjangkan dari berbagi sumber baik dalam negeri maupun luar negeri sebelum dikenakan tarif Pasal 17 UU PPh. Penghasilan yang digunggungkan mengandung pengertian penghasilan diluar PPh Final dan penghasilan bukan objek sebagaimana diatur di Pasal 4 ayat (2) dan ayat (3) UU PPh.

Beberapa hari yang lalu setidaknya ada dua email yang mempertanyakan “faktur pajak yang digunggungkan”. Terus terang saya belum tahu ada istilah itu. Bayangan saya, faktur pajak yang digunggungkan seperti faktur pajak gabungan. Ternyata saya salah. Faktur pajak yang digunggungkan ada di Form 1111 AB atau SPT Masa PPN. Inilah dia “tempatnya”  :

Kita langsung saja kepada petunjuk pengisian Formulir 1111AB berikut :

Diisi dengan jumlah DPP, PPN, dan PPnBM, atas penyerahan BKP dan/atau JKP dalam negeri dengan Faktur Pajak yang tidak diisi dengan identitas pembeli serta nama dan tanda tangan penjual, dalam Masa Pajak yang bersangkutan.
Baris ini diisi oleh PKP yang menurut ketentuan diperkenankan untuk menerbitkan Faktur Pajak tanpa identitas pembeli serta nama dan tanda tangan penjual.
Pengisian baris ini dilakukan dengan cara menjumlahkan secara manual seluruh Faktur Pajak atas penyerahan BKP dan/atau JKP yang tidak diisi dengan identitas pembeli serta nama dan tanda tangan penjual.

Artinya, Pengusaha Kena Pajak (PKP) tidak perlu melaporkan satu-per-satu faktur pajak. Walaupun demikian, dalam catatan atau pembukuan PKP tetap harus dibuat perincian per transaksi dan nomor faktur pajak. Hanya saja PKP cukup melaporkan di SPT Masa PPN sebesar total DPP dan PPN-nya saja. Bandingkan dengan faktur pajak yang tidak digunggungkan, PKP harus melaporkan setiap faktur pajak di Formulir 1111 A1 dan Formulir 1111 A2.

Sekarang tinggal, siapa yang boleh membuat faktur pajak : [1] tanpa identitas pembeli, dan [2] tanda tangan penjual? Setelah saya cari, diantaranya ketemu Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-58/PJ/2010 tentang Faktur Pajak bagi PKP Pedagang Eceran. Berikut kutipannya :

Pasal 3
(1) Faktur Pajak atas penyerahan Barang Kena Pajak oleh PKP PE paling sedikit harus memuat keterangan :
  a. nama, alamat, dan Nomor Pokok Wajib Pajak yang menyerahkan Barang Kena Pajak;
  b. jenis Barang Kena Pajak yang diserahkan;
  c. jumlah Harga Jual yang sudah termasuk Pajak Pertambahan Nilai atau besarnya Pajak Pertambahan Nilai dicantumkan secara terpisah;
  d. Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang dipungut; dan
  e. kode, nomor seri dan tanggal pembuatan Faktur Pajak.
(2) Faktur Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi secara lengkap, jelas, dan benar sesuai dengan keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 4
(1) Faktur Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) berupa:
    a.     bon kontan,
    b.     faktur penjualan,
    c.     segi cash register,
    d.     karcis,
    e.     kuitansi, atau
    f.     tanda bukti penyerahan atau pembayaran lain yang sejenis.
(2) Bentuk dan ukuran formulir Faktur Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kepentingan PKP PE.
(3)     Pengadaan formulir Faktur Pajak dilakukan oleh PKP PE.

Pasal 5
Kode dan nomor seri Faktur Pajak sebagaimana dimaksud adalam Pasal 3 ayat (1) huruf e dapat berupa nomor nota, kode nota, atau ditentukan sendiri oleh PKP PE.

Selain, faktur pajak PKP PE, ada juga dokumen tertentu yang disamakan sebagai faktur pajak. Walaupun informasi yang diwajibkan lebih sederhana daripada faktur pajak, tetapi dokumen tertentu ini tetap mengharuskan adanya nama pembeli. Ini dia Pasal 2 PER-10/PJ/2010 :

Dokumen tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a sampai dengan huruf h paling sedikit harus memuat :
a.     Nama, alamat dan NPWP yang melakukan ekspor atau penyerahan;
b.     Nama pembeli Barang Kena Pajak atau penerima Jasa Kena Pajak;
c.     Jumlah satuan barang apabila ada;
d.     Dasar Pengenaan Pajak;dan
e.     Jumlah Pajak yang terutang kecuali dalam hal ekspor.

Karena itu, saya berpendapat bahwa faktur pajak yang digunggungkan adalah faktur pajak PKP PE. Ini mirip dengan faktur pajak sederhana yang dulu pernah ada. Yaitu cukup melaporkan total penyerahan faktur pajak sederhana tetapi PKP tetap harus punya pembukuan daftar faktur pajak sederhana.

Kategori:Faktur Pajak
  1. 2 Maret 2011 pukul 00:51

    >Nice looking blog:)

  2. 2 Maret 2011 pukul 02:27

    >Sangat setuju Pak Raden.Faktur Pajak yang digunggungkan ini bukannya hanya mirip dengan Faktur Pajak Sederhana, tapi reinkarnasi dari Faktur Pajak Sederhana itu sendiri, karena di UU PPN yang baru tidak lagi dikenal 2 istilah Faktur Pajak (Faktur Pajak Standar dan Sederhana) tapi hanya "Faktur Pajak" saja.

  3. 2 Maret 2011 pukul 02:30

    >Saya sangat setuju sekali dengan Pak Raden.Faktur Pajak yang digunggugkan ini bukan hanya mirip dengan Faktur Pajak Sederhana, tapi reinkarnasi dari Faktur Pajak Sederhana itu sendiri, karena setelah diberlakukannya UU PPN yang baru, tidak dikenal lagi 2 istilah Faktur Pajak (Faktur Pajak Standar & Sederhana) tapi hanya ada satu, yakni : Faktur Pajak

  4. 22 Maret 2011 pukul 06:59

    >maaf P.Raden, mohon pencerahannya.Setelah form 1111 AB diisi di kolom faktur pajak yang digunggung……jumlahnya itu nanti masuk ke mana di induk SPT (form 1111)nya?

  5. 23 Maret 2011 pukul 14:10

    >masuk ke penyerahan yang dipungut PPN yang ada angka 1 dalam kotak segi lima.

  6. 11 April 2011 pukul 09:26

    >Maaf P Raden mau tanya: kami ada klien dr LN beli barang dari kami untuk dipakai di proyeknya di indonesia. Nama Jelas, ada kantor perwakilan di Jkt, invoices ke kantor pusat di LN, maka NPWP mereka sdh jelas 0000dst (15digit). Kami pungut ppn. Apakah ini berarti termasuk golongan yg digunggung?

  7. 16 April 2011 pukul 04:27

    >Berarti ini penyerahan kepada BUT. Jika penjual PKP PE maka atas penyerahan tsb termasuk faktur pajak yang digunggungkan.

  8. Anonymous
    26 Agustus 2011 pukul 09:01

    numpang tanya////
    klo perusahaan industri yang menjual pada pengusaha yang tdk berNPWP gmn y? apakah mesti pke faktur pjak yg digunggung jg……

  9. 5 September 2011 pukul 16:27

    boleh, artinya di faktur tidak disebutkan identitas pembeli secara lengkap.

  10. 21 September 2011 pukul 04:38

    lengkap banget untuk pengisian dan penjabaran,,
    siap dipelajari lebih,

  11. Anonymous
    7 Oktober 2011 pukul 07:41

    melanjutkan pertanyaan Anonymous..apabila fp u/ perorangan yg tidak bernpwp pada waktu pengisian spt keluaran apakah boleh pakai dokumen transaksi dokumen yg dipersamakan dengan faktur pajak?atau langsung pke fp yg di gunggung?

  1. No trackbacks yet.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: