Beranda > Biaya, Objek PPh, syariah > Bidang Usaha Berbasis Syariah

Bidang Usaha Berbasis Syariah

Berdasarkan kuasa Pasal 31D UU PPh amandemen 2008, yang mengatur bahwa ketentuan perpajakan dibidang usaha berbasis syariah diatur lebih lanjut oleh peraturan pemerintah, keluar Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 2009. Peraturan pemerintah ini mengatur:

[a.] PerlakuanPajak Penghasilan dari kegiatan Usaha Berbasis Syariah.
Usaha Berbasis Syariahdilakukanmelalui beberapa pendekatan antara lain: transaksi bagi hasil dalam bentuk mudharabah dan musyarakah; transaksi jual beli dalam bentuk murabahah, salam, danistisna; transaksi sewa menyewa dalam bentuk ijarah dan ijarahmuntahiya bittamlik; dan transaksi pinjam meminjam dalam bentuk qardh.

[b.] Biayadari Kegiatan Usaha Berbasis Syariah.
Hak pihak ketiga atas bagihasil yangdibayarkan merupakan biaya yang dapat dikurangkan. Bagi hasiliniberbeda dengan dividen yang dibagikan, terkait dengan statusdanayang digunakan. Dividen diberikan atas modal yang ditanamkanpadausaha yang menunjukkan kepemilikan usaha. Sedangkan bagi hasil dibayarkan atas dana pihak ketiga yangdigunakan untuk jangka waktu tertentu yang tidak menunjukkankepemilikan usaha.
Kerugian yang timbul daritransaksibagi hasil merupakan biaya yang dapat dikurangkan. Kerugianyangtimbul harus diteliti lebih lanjut, apabila kerugian tersebuttimbul akibat kelalaian atau kesalahan pengelola dana,maka kerugian tersebut merupakan tanggung jawab pengelola dana.Sedangkan apabila setelahditelitidiketahui bahwa kerugian tersebut timbul dan terjadi bukankarenakelalaian atau kesalahan pengelola dana, maka kerugiantersebutdibebankan kepada pemilik modal sesuai dengan akad/perjanjian.

[c.] Pemotonganpajak atau pemungutan pajak dari kegiatan Usaha BerbasisSyaria.
Hak pihak ketiga atas bagihasil,bonus, margin, dan hasil berbasis syariah lainnya yang sejenismerupakan penghasilan yang dibayarkan berkenaan denganpenggunaan dana pihak ketiga yang terkait dengan kepemilikanusaha, contoh :

  1. deposito mudharabah menggunakan akad mudharabah. Terhadappara deposan diberikan bagi hasil atas pemanfaatan dana yangdisimpan pada bank syariah;
  2. giro pada bank syariah menggunakan akad wadiah (titipan),karenadana yang disimpan dapat ditarik setiap saat. Terhadappemeganggiro, bank syariah tidak menjanjikan hasil yang diberikan,tetapidapat memberikan bonus yang tidak ditentukan besarnya; dan
  3. pembiayaan murabahah menggunakan prinsip jual belisehingga memunculkan margin yang merupakan selisih antara danayang diberikan dengan total dana yang harus dikembalikan olehpenerima dana. Karena terkait dengan pembiayaan, bukansemata-matatransaksi jual beli, maka terhadap margin tersebutdiperlakukansebagai penghasilan yang merupakan objek pemotongan PajakPenghasilan.

PERBANKAN SYARIAH
Kemudian dengan Peraturan Menteri Keuangan No. 136/PMK.03/2011 diatur pengenaan PPh untuk kegiatan usaha perbankan syariah. Peraturan menteri keuangan ini mengatur:

a. Penghasilan Perbankan Syariah
Penghasilan yang merupakan objek pajak penghasilan perbankan syariah adalah semua penghasilan dengan nama dan dalam bentuk apapun termasuk bonus,bagi hasil, dan margin keuntungan yang diterima atau diperolehPerbankan Syariah dari kegiatan/transaksi Nasabah Penerima Fasilitas. Bonus,bagi hasil, dan margin keuntungan diperlakukan seperti bunga di perbankan konvensional. 

b. Penghasilan yang diterima Nasabah
Penghasilanyang diterima atau diperoleh Nasabah Penyimpan atau NasabahInvestor dari Perbankan Syariah dengan nama dan dalam bentuk apapuntermasuk bonus, bagi hasil, dan penghasilan lainnya diperlakukan seperti penghasilan bunga di perbankan konvensional.

Nasabah Investor adalah nasabah yang menempatkan dananya dibank syariah dan/atau unit usaha syariah dalam bentuk investasiberdasarkan akad antara bank syariah atau unit usaha syariah dan nasabah yang bersangkutan. Nasabah Penyimpan adalah nasabah yang menempatkan dananyadi bank syariah dan/atau unit usaha syariah dalam bentuk Simpananberdasarkan akad antara bank syariah atau unit usaha syariah dan nasabah yang bersangkutan. 

c. Biaya Perbankan Syariah
Biaya yang diperbolehkan di perbankan syariah berlaku berlaku ketentuan:
>> Berlaku Pasal 6 UU PPh termasukbonus, bagi hasil, dan imbalan lainnya yang dibayarkan atau terutangoleh Perbankan Syariah kepada Nasabah Penyimpan dan Nasabah Investorkecuali biaya penyusutan dalam rangka pembiayaan dengan akad IjarahMuntahiyah Bittamlik;
>> Jumlah yang diperjanjikan dalam akad berdasarkanPrinsip Syariah, dan
>> Berlaku Pasal 9 UU PPh, yaitu biaya yang tidak boleh dikurangkan secara fiskal.

d. Pengalihan harta atau sewa harta
>> Transaksi pengalihan harta dari pihak ketiga yang dilakukansemata-mata untuk memenuhi Prinsip Syariah tidak termasuk dalampengertian pengalihan harta sebagaimana dimaksud dalam Undang-UndangPajak Penghasilan.
>> Dalam hal terjadi pengalihan harta maka pengalihan harta tersebut dianggap pengalihan hartalangsung dari pihak ketiga kepada Nasabah Penerima Fasilitas. Nasabah Penerima Fasilitas adalah nasabah yang memperolehfasilitas dana atau yang dipersamakan dengan itu, berdasarkan prinsipsyariah.

PEMBIAYAAN SYARIAH
Kemudian dengan Peraturan Menteri Keuangan No. 137/PMK.03/2011 diatur pengenaan PPh untuk kegiatan usaha pembiayaan syariah. Peraturan menteri keuangan ini mengatur:

a. Ruang Lingkup Pembiayaan Syariah
Ketentuanusaha pembiayaan yang dilakukan oleh Perusahaan meliputi:
[1.] Sewa Guna Usaha, yang dilakukan berdasarkan Ijarahatau Ijarah Muntahiyah Bittamlik.
Ijarah adalah akad penyaluran dana untuk pemindahan hakguna (manfaat) atas suatu barang dalam waktu tertentu dengan pembayaransewa (ujrah), antara Perusahaan sebagai pemberi sewa(mu’ajjir) dengan penyewa (musta’jir) tanpa diikutipengalihan kepemilikan barang itu sendiri. Ijarah setara dengan sewa guna usaha tanpa hak opsi (operating lease), karena itu aturan perpajakan terkait ijarah diperlakukan sama dengan kegiatansewa guna usaha tanpa hak opsi (operating lease).
 
Ijarah Muntahiyah Bittamlik adalah akad penyaluran danauntuk pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang dalam waktutertentu dengan pembayaran sewa (ujrah), antara Perusahaan sebagaipemberi sewa (mu’ajjir) dengan penyewa (musta’jir)disertai opsi pemindahan hak milik atas barang yang disewa kepadapenyewa setelah selesia masa sewa. Ijarah Muntahiyah Bittamlik setara dengan sewa guna usaha dengan hak opsi (financial lease), karena itu aturan perpajakan terkait Ijarah Muntahiyah Bittamlik diperlakukan sama dengan kegiatansewa guna usaha dengan hak opsi (financial lease).

[2.] Anjak Piutang, yang dilakukan berdasarkan akadWakalah bil Ujrah. Wakalah bil Ujrah adalah pelimpahan kuasa oleh satu pihak(al muwakkil) kepada pihak lain (al wakil) dalam hal-hal yang bolehdiwakilkan dengan pemberian keuntungan (ujrah).

[3.] Pembiayaan Konsumen, yang dilakukan berdasarkanMurabahah, Salam, atau Istishna’. Murabahah adalah akad pembiayaan untuk pengadaan suatubarang dengan menegaskan harga belinya (harga perolehan) kepada pembelidan pembeli membayarnya secara angsuran dengan harga lebih sebagai laba. Salam adalah akad pembiayaan untuk pengadaan suatu barangdengan cara pemesanan dan pembayaran harga lebih dahulu dengansyarat-syarat tertentu yang disepakati para pihak. Istishna’ adalah akad pembiayaan untuk pemesananpembuatan barang tertentu dengan kriteria dan persyaratan tertentu yangdisepakati antara pemesan (pembeli, mustahni’) dan penjual(pembuat, shani’) dengan harga yang disepakati bersama olehpara pihak.

[4.] Usaha Kartu Kredit yang dilakukan sesuai denganPrinsip Syariah.
[5.] Kegiatan pembiayaan lainnya yang dilakukan sesuaidengan Prinsip Syariah.

b. Perlakuan Perpajakan Pembiayaan Syariah
** Ijarah —> PPh atas operating lease
** Ijarah Muntahiyah Bittamlik –> PPh atas financial lease
** Wakalah bil Ujrah –> PPh atas bunga 
** Murabahah, Salam, atau Istishna’ –> PPh atas bunga 
** Kartu Kredit Syariah –> PPh atas fee atau imbalan
** Usaha Pembiayaan Syariah Lainnya –> PPh atas fee atau imbalan
** Mudharabah  –> PPh atas bunga 
** Mudharabah Musytarakah –> PPh atas bunga
 ** Musyarakah –> PPh atas bunga

Mudharabah adalah kegiatan pendanaan yang dilakukan melaluiakad kerja sama antara Perusahaan dan pihak lain yang bertindak sebagaipenyandang dana (shahibul maal), dimana penyandang dana (shahibul maal)membiayai 100% (seratus persen) modal kegiatan pembiayaan untuk proyekyang tidak ditentukan oleh Perusahaan (Mudharabah Mutlaqah) atau untukproyek yang ditentukan Perusahaan (Mudharabah Muqayyadah), dankeuntungan usaha dibagi sesuai dengan kesepakatan yang dituangkan dalamakad.

Mudharabah Musytarakah adalah kegiatan pendanaan yangdilakukan melalui akad kerja sama antara Perusahaan dan pihak lain yangbertindak sebagai penyandang dana (shahibul maal), dimana penyandang dana (shahibul maal) dan Perusahaan selaku pengelola dana (mudharib)turut menyertakan modalnya dalam kerja sama investasi dan keuntunganusaha dibagi sesuai kesepakatan yang dituangkan dalam akad.

Musyarakah adalah kegiatan pendanaan yang dilakukan melaluiakad kerja sama antara Perusahaan dan pihak lain untuk suaha tertentu,dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan ketentuanbahwa keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama sesuai dengankesepakatan yang dituangkan dalam akad.

c. Biaya Pembiayaan Syariah
Perusahaan dapat membebankan biaya sesuai:
[1.] Ketentuan yang diatur dalam Pasal 6 dan Pasal 9Undang-Undang Pajak Penghasilan, termasuk keuntungan dan/atau bagihasil yang dibayarkan atau terutang oleh Perusahaan kepada penyandangdana (shohibul maal); dan
[2.] Jumlah yang diperjanjikan dalam akad berdasarkan PrinsipSyariah.

d. Pengalihan Harta atau Sewa Harta terkait Pembiayaan Syariah
[1.] Transaksi pengalihan harta dari pihak ketiga yang dilakukansemata-mata untuk memenuhi Prinsip Syariah dalam rangka kegiatanpembiayaan oleh Perusahaan tidak termasuk dalam pengertian pengalihanharta sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan.
[2.] Dalam hal terjadi pengalihan harta, maka pengalihan harta tersebut dianggap pengalihan hartalangsung dari pihak ketiga kepada Nasabah Perusahaan, yang dikenaiPajak Penghasilan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidangperpajakan.

 

Iklan
Kategori:Biaya, Objek PPh, syariah
  1. Belum ada komentar.
  1. No trackbacks yet.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: